JAKARTA — Sejumlah akademisi dari berbagai disiplin ilmu menyampaikan pendapatnya terkait pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) Davos 2026 di Swiss.
Pidato tersebut dinilai tidak hanya memuat pesan diplomatik global, tetapi juga menawarkan arah pembangunan nasional yang strategis serta membuka peluang kerja sama internasional yang lebih adil dan berkelanjutan.
Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai sebuah proposal terbuka bagi kerja sama dan kemitraan internasional.
Menurutnya, Presiden Prabowo secara terbuka menguraikan berbagai persoalan elementer yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan pemerintahan sebelumnya.
Namun pada saat yang sama juga memaparkan capaian-capaian konkret pemerintahannya dalam merespons dan mengatasi persoalan tersebut.
“Pemaparan Presiden Prabowo mempertegas distingsi antara praktik greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, dengan praktik Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut,” ujar Teguh kepada wartawan, Jumat, 23 Januari 2026.
Ia menilai pidato Prabowo di Davos sebagai deklarasi pembangunan Indonesia yang menjanjikan kerja sama dan kemitraan yang fair di tingkat global.
Menurutnya, pidato tersebut semestinya dijadikan rujukan kebijakan lintas sektor.
“Pidato ini layak dijadikan semacam playbook bagi seluruh lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah, agar semua pengambil kebijakan bergerak dengan spirit yang sama dan arah pembangunan yang sejalan dengan Presiden,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Betty Tresnawaty, S.Sos., M.I.Kom., menyoroti aspek strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilainya persuasif, terstruktur, dan efektif untuk audiens global.
Menurut Prof. Betty, Presiden Prabowo berhasil mengombinasikan data konkret, seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi serta digitalisasi 288.000 sekolah, dengan narasi emosional mengenai kesejahteraan rakyat.
Hal ini diperkuat oleh positioning Indonesia sebagai negara yang stabil di tengah ketidakpastian global.
“Penggunaan retorika populis seperti istilah ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional,” ujarnya.
Sementara dari perspektif pendidikan nasional, Prof. Betty menilai gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin sejalan dengan teori pendidikan kritis untuk memutus siklus kemiskinan.
Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu pengawalan akademis dan masyarakat sipil.
“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru akan kontraproduktif. Klaim-klaim keberhasilan juga perlu verifikasi independen serta jaminan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan. Sistem pendidikan harus dibangun berbasis standar kompetensi, bukan bergantung pada figur,” katanya.
Apresiasi juga disampaikan oleh Prof. Dian Masyita, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University (UIII).
Dia menyoroti penegasan Presiden Prabowo bahwa perdamaian, stabilitas, dan dialog merupakan prasyarat utama pembangunan di tengah fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global tidak akan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Indonesia diposisikan sebagai mitra yang menjunjung multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas dunia,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, Prof. Dian menilai konsep Prabowonomics mencerminkan strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan. Hal ini diwujudkan melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat seperti makan bergizi gratis, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya implementasi yang konsisten, terukur, dan berintegritas agar visi global tersebut tidak berhenti pada retorika.
“Jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui sebagai contoh kepemimpinan negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak riil bagi masyarakat,” katanya.
Senada dengan itu, Dr. (Cand.) Donie Kadewandana, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, menilai pidato Presiden Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik.
Ia melihat adanya paradigma besar pembangunan yang diletakkan di atas fondasi stabilitas politik, ekonomi, dan hukum.
Menurutnya, pidato tersebut tidak terjebak pada retorika simbolik, melainkan berupaya menunjukkan hubungan kausal antara investasi manusia, melalui pemenuhan gizi, kesehatan, dan pendidikan, dengan daya saing ekonomi jangka panjang.
“Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun secara substantif, pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” tutup Donie.
Secara keseluruhan, para akademisi menilai pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kerja sama yang adil, serta visi pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan kinerja dan pencapaian pemerintah Indonesia selama setahun terakhir. Prabowo juga membanggakan capaian perekonomian Indonesia. Dia mengutip pernyataan International Monetary Fund (IMF) yang memuji ekonomi Indonesia dalam dinamika global. [jmsi]
