TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2035. Rapat ini berlangsung pada Rabu (19/3/25) dan dipimpin oleh Sekretaris Pansus I, H. Ladullah.
Dalam rapat tersebut, H. Ladullah menjelaskan bahwa rapat kali ini bertujuan untuk melakukan pembahasan lanjutan mengenai pasal per pasal dalam Ranperda RIPPAR 2025-2035. “Kami ingin memastikan setiap pasal dalam Ranperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan arah pembangunan pariwisata di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Rapat ini juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota Pansus I, yaitu Herman, S.Pi., H. Hamka, M.H., Ali Akbar, H. Alimuddin, dan Anto Bolokot. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara, Biro Hukum Provinsi Kaltara, serta Tim Pakar Pansus I yang turut memberikan masukan dalam pembahasan.
Dalam perencanaan ke depan, Pansus I berencana mengadakan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pariwisata se-Kaltara pasca Lebaran. Pertemuan ini bertujuan untuk mengecek apakah wisata religi telah masuk dalam RIPPAR masing-masing kabupaten dan kota di Kaltara.
Selain itu, sebelum uji publik, Pansus I juga akan melakukan kunjungan ke Pusat Studi Kepariwisataan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berperan sebagai tim penyusun naskah akademik dan draf Ranperda RIPPAR 2025-2035. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkaya kajian serta memastikan bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kaltara sesuai dengan standar akademik dan kebutuhan daerah.
Dengan langkah-langkah ini, DPRD Kaltara berharap Ranperda RIPPAR 2025-2035 dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengembangan sektor pariwisata di provinsi ini, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan.(hms)
