NUNUKAN – Pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur.
Kualitas aparatur pemerintahan desa juga menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPPDT) bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diikuti para camat dan kepala desa se-Kabupaten Nunukan ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan desa di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Bimtek tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, S.H., M.H., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Dr. H. Bakri Siddiq, S.E., M.Si., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Muhammad Amin, S.H., menyampaikan bahwa penguatan kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan dan desa merupakan bagian penting dari upaya mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan pembangunan desa di kawasan perbatasan membutuhkan perhatian dan dukungan bersama, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan negara yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah kita berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan memiliki banyak desa yang membutuhkan perhatian dalam pembangunan,” ucapnnya.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada penguatan keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga harus diikuti dengan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan desa-desa di dalamnya. Oleh sebab itu, aparatur kecamatan dan desa harus memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan, menyusun perencanaan, hingga mengelola anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, aparatur kecamatan dan desa dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyusun perencanaan, serta mengelola anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Melalui kegiatan Bimtek ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing desa.
Bupati juga mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan berbagi pengalaman untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan pembangunan desa.
Selain peningkatan kapasitas aparatur, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa juga dinilai penting agar program pembangunan berjalan selaras dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin desa-desa di Kabupaten Nunukan terus berkembang, semakin maju, mandiri, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nur Habad, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan desa di kawasan perbatasan juga perlu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal melalui kerja sama antardesa.
Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Penguatan kelembagaan ekonomi desa, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama), juga menjadi salah satu upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Percepatan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar desa-desa di wilayah perbatasan mampu tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Edi Nur Habad.
Ia berharap melalui Bimtek tersebut, para camat dan kepala desa dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing desa.
Dengan peningkatan kapasitas aparatur dan sinergi lintas pemerintahan, pembangunan desa di Kabupaten Nunukan diharapkan semakin terarah. Tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan , perbatasan negara. (*PROKOMPIM)





