SAMARINDA – Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan media untuk memastikan informasi terkait program-program HAM dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka peran serta dukungan organisasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dengan Kemenham sangat diharapkan.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenham Wilayah Kaltim, Umi Laili, kepada ketua JMSI Kalimantan Utara (Kaltara), Mulyadi Abdilah, Rabu (22/01/2025).
“Melalui sinergi dengan media di bawah naungan JMSI, Kemenham Kaltim yang juga menjangkau pengawasan hinga Kaltara (Kaltimra) berharap masyarakat lebih teredukasi mengenai hak-hak mereka dan turut mendukung pelaksanaan program-program HAM hingga wilayah perbatasan, dalam.upaya mendukung asta cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto”, ujarnya.
Menurut UMi Kerja sama ini merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
“Media memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pers juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan negara. Lebih jauh lagi, media massa memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang kebijakan-kebijakan baru. Dengan menyediakan informasi terperinci dan analisis kritis. Di era digitalisasi, media dapat membantu warga memahami dampak kebijakan pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses implementasi suatu kebijakan pemerintah”, jelasnya.
Ia pun menilai peran media massa sebagai penjaga kebenaran dan keadilan menjadi semakin penting, peran media massa tidak hanya menjadi saksi sejarah, namun juga berperan penting dalam membentuk masa depan negara dengan mengamati dan mewakili kebijakan pemerintah.
“Berkat kemajuan teknologi digital, media tidak hanya menjadi wahana informasi, namun juga panggung.. Dalam konteks ini, media massa menyampaikan pesan-pesan politik melalui berbagai platform seperti televisi, radio, dan media sosial. Dengan menggunakan bahasa yang menarik dan strategi komunikasi yang efektif, media dapat membentuk narasi yang mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah”, tuturnya.
Kembali terkait program Strategis Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM, Umi kembali mengharapkan peran media membantu mengimplementasikan peraturan Presiden tersebut ke tengah masyarakat.
“Dinamika kekuatan antara media dan pemerintah dalam konteks implementasi peraturan presiden Nomor 60 tahun 2023 tentang Stranas bisnis dan HAM, menunjukkan bagaimana media memegang peranan penting dalam membantu mensosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat baik unsur pemerintah itu sendiri, pelaku usaha hingga masyarakat luas. Media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, dalam hal ini juga dapat berkolaborasi/sinergi denganKemenham dalam mendukung program Stranas Bisnis dan HAM, dan dapat berkolaborasi pengawasan yang mendorong korporasi dalam menjalankan aktivitas usaha dengan tetap menghormati nilai-nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia”, ungkapnya.
Pada kesempatan ini Umi menyampaikan semoga sinergitas bersama Bidang HAM dan JMSI Kaltara Mendukung Stranas di perbatasan dapat berjalan, sebagai bentuk peran serta bersama-sama melakukan pengawasan dan pembinaan hingga ke daerah khususnya di wilayah perbatasan Kaltara. Masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan atau daerah terpencil juga menjadi fokus utama. Hak-hak mereka, terutama dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, sering kali tidak terpenuhi.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Mulyadi Abdilah menyambut baik sinergitas ini. Dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui kerja sama ini merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera sebagaimana harapan Kabid HAM tersebut. Dan kerja sama ini diharapkan pula mampu mendorong upaya Kemenham Wilayah Kaltim Kaltara dalam mensosialisasikan program kerjanya kepada masyarakat atau pun mendapat feedback bagi pemerintah”, ujarnya.
Menurut Mulyadi, media dibawah naungan JMSI Kaltara tentunya juga punya peran pengawasan HAM dan sebagai corong bagi masyarakat nantinya melaporkan bila ada tindakan pelangaran HAM yang terjadi. Tidak hanya terkait pengawasan Bisnis dan HAM yang dijalankan perusahaan (Bisnis yang ramah HAM) tentunya peran JMSI juga akan turut mengawasi jalannya program Kemenham lainya, seperti kesehatan, hak asasi manusia bagi anak yang tersandung hukum dan minoritas .
“Tentunya sebagaimana juga yang dijalankan JMSI Kaltim, JMSI Kaltara juga akan turut serta melakukan pengawasan terhadap program terbaru yakni pemantauan makan bergizi gratis atau MBG yang saat ini menyita banyak perhatian. Harapannya, pemantauan oleh Kemenham dapat berjalan baik sebagaimana yang diinginkan, mendukung program asta cita yang dicanangkan presiden berjalan sesuai harapan”, imbuhnya. (*ml-jmsi)
