MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan terhadap kehadiran Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Papua Barat sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Harapan tersebut disampaikan bertepatan dengan pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Papua Barat periode 2025–2030 di Vitta Hotel Manokwari, Sabtu (1/8/2026).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, M.A., yang mengukuhkan Valentino Wanma sebagai Ketua Pengda JMSI Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat JMSI Nomor 062/PP/SK/JMSI/XI/2025.
Dalam sambutan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., yang dibacakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, S.Sos., M.M., pemerintah menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan JMSI di Papua Barat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus JMSI Papua Barat yang hari ini resmi dilantik. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat JMSI atas kepercayaan yang diberikan sehingga kepengurusan JMSI Papua Barat dapat terbentuk dan menjalankan tugas organisasi di Tanah Papua Barat,” demikian sambutan gubernur.
Menurutnya, di era digital, media siber memiliki posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan, sarana edukasi publik, sekaligus penjaga kualitas demokrasi.
Karena itu, pemerintah berharap JMSI Papua Barat mampu mendorong lahirnya perusahaan media yang profesional, kredibel, dan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
“Saya berharap JMSI Papua Barat mampu menjadi organisasi yang mendorong lahirnya media-media yang sehat, kredibel, profesional, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.
Bangun Kemitraan yang Sehat
Gubernur menegaskan pembangunan Papua Barat memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Pemerintah Provinsi Papua Barat pun membuka ruang kemitraan dengan JMSI Papua Barat yang dibangun secara profesional, transparan, dan saling menghormati fungsi masing-masing.
Ia juga menekankan bahwa kritik media yang objektif dan berbasis fakta merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain pemerintah, dunia usaha juga diajak memberikan dukungan terhadap pertumbuhan media lokal agar mampu berkembang menjadi perusahaan pers yang sehat dan berdaya saing.
Media dinilai memiliki peran besar dalam memperkenalkan potensi daerah, mulai dari sektor investasi, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Teguh Santosa: Pers Harus Mandiri
Sementara itu, Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas jurnalistik, tetapi juga penguatan perusahaan pers.
Menurutnya, media yang sehat harus memiliki fondasi bisnis yang kuat sehingga mampu menjaga independensi sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja media.
“Bagaimana kita bisa menyuarakan kesejahteraan publik jika rumah tangga pekerja pers kita sendiri masih rentan secara ekonomi? JMSI hadir untuk memastikan setiap anggotanya tumbuh menjadi media yang kuat, mandiri, dan menyejahterakan karyawannya,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota JMSI agar tidak terjebak dalam praktik pemberitaan yang hanya mengejar sensasi.
“Kita harus keluar dari jebakan clickbait yang dangkal. Media JMSI harus mampu memproduksi karya jurnalistik yang investigatif, edukatif, dan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Pengda JMSI Papua Barat, Valentino Wanma, menyatakan komitmennya membangun organisasi yang mampu menghadirkan media siber profesional sekaligus menjadi mitra pembangunan di Papua Barat.
Ia menegaskan JMSI Papua Barat akan mengedepankan pemberitaan yang akurat, independen, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan perusahaan media siber di Papua Barat sekaligus memperluas kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. (*)
