TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi dengan wilayah yang luas dan strategis, berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta didominasi oleh hutan tropis yang kaya akan biodiversitas. Akan tetapi kondisi geografis ini juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal mitigasi bencana alam.
Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kaltara Tahun 2025 di Gedung Gadis, Kamis (15/5).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, di tahun 2024 telah terjadi 267 kejadian bencana di Kaltara. Sebanyak 103 kejadian bahkan didominasi dari kasus karhutla. Kemudian di bulan Mei 2025, juga tercatat 17 kejadian bencana, dimana 7 kejadian merupakan karhutla.
Robby menambahkan, terkait luas lahan yang terbakar tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2022 seluas 370 hektar, tahun 2023 seluas 796,36 hektar, lalu di tahun 2024 melonjak menjadi 2.429,21 hektar.
“Angka ini bukan hanya statistik semata, tetapi juga merupakan sinyal peringatan kepada kita bahwa upaya pencegahan dan penanganan harus semakin ditingkatkan secara terstruktur, sistematis, dan menyeluruh, termasuk mengenai sumber daya manusia dan anggaran pembiayaannya,” jelas Robby.
Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, menjadi atensi penting Gubernur dan peserta rakor agar mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD Provinsi sebagai koordinator dalam penanggulangan karhutla.
Melalui Inpres tersebut, sebut Robby, Gubernur diminta mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan karhutla secara memadai, melalui anggaran rutin maupun anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam APBD provinsi.
“Gubernur Zainal telah menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah terkait, agar perencanaan anggaran untuk penanganan karhutla menjadi prioritas. Jangan sampai upaya penanganan di lapangan terhambat oleh keterbatasan anggaran. Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar melakukan hal serupa,” terangnya.
Langkah strategis pencegahan karhutla ini perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara melalui penguatan deteksi dini dan sistem peringatan, sosialisasi langsung, serta pemasangan imbauan secara masif kepada masyarakat.
Terakhir, Robby mengajak seluruh pihak dari berbagai unsur BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan aparat pemerintah daerah terkait dapat dengan meningkatkan patroli terpadu di daerah rawan karhutla, menyiapkan sarana prasarana, logistik serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku karhutla. (dkisp)
