TARAKAN – Masalah kepesertaan BPJS dan Bantuan Penerima Iuran (BPI) kembali mencuat dalam reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara yang digelar pada Ahad (15/02/2025). Aspirasi tersebut disampaikan langsung masyarakat kepada Syamsuddin Arfah, anggota DPRD Kaltara Dapil Tarakan.
Dilaksanakan di rumah makan Mak Enek, reses dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari Ibu Rumah Tangga hingga kalangan muda (Gen Z), berlangsung dinamis. Warga menyampaikan kekhawatiran mereka terkait layanan kesehatan yang belum sepenuhnya dapat diakses akibat persoalan administrasi dan ketidakterdaftaran dalam program BPI.
Syamsuddin mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir setidaknya 10 orang tua mendatanginya dalam kondisi sakit. Bahkan, beberapa di antaranya mengalami sakit berat dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
“Dalam bulan ini saja, ada tidak kurang dari 10 orang tua yang datang kepada saya dalam kondisi sakit, bahkan ada yang sakit berat, sementara kondisi ekonominya sangat terbatas dan terkendala masalah kepesertaan BPJS,” ungkapnya.
Ia menyebut, situasi tersebut sangat memprihatinkan karena seharusnya masyarakat kurang mampu mendapat perlindungan melalui skema bantuan iuran. Oleh karena itu, ia telah meminta agar warga yang memenuhi kriteria segera diakomodasi dalam kepesertaan BPJS.
“Saya sudah meminta agar mereka bisa segera dimasukkan ke dalam kepesertaan BPJS,” tambahnya.
Lebih lanjut, Syamsuddin mendorong adanya pembenahan sistem pendataan serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait agar tidak ada lagi warga miskin yang terabaikan dalam layanan kesehatan. Ia menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan solusi konkret bagi masyarakat Tarakan. (*)
