TARAKAN – Dampak pemotongan anggaran dari pemerintah pusat dirasakan langsung di Kalimantan Utara. Hal ini mencuat dalam reses anggota DPRD Kaltara pada Ahad (15/02/2025), yang dihadiri masyarakat lintas usia, termasuk kalangan ibu rumah tangga dan Gen Z.
Anggota DPRD Kaltara Dapil Tarakan, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa penurunan anggaran beasiswa dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar sangat mempengaruhi daya jangkau bantuan pendidikan.
Dari Rp5 miliar tersebut, lebih dari Rp3 miliar sudah menjadi kewajiban kerja sama dengan perguruan tinggi. Dengan demikian, sisa anggaran hanya sekitar Rp1 miliar lebih untuk dibagi ke seluruh wilayah Kaltara.
“Tentu ini sangat tidak mencukupi. Harapan kita anggaran bisa dikembalikan mendekati Rp15 miliar melalui APBD, atau ada solusi saat perubahan anggaran nanti,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar dalam perubahan anggaran tidak muncul kesan pemerintah daerah tidak siap dalam perencanaan. Menurutnya, alasan yang disampaikan pemerintah selama ini adalah keterbatasan anggaran akibat pemotongan dari pusat.
Kondisi serupa terjadi pada tunjangan guru SMA, baik negeri maupun swasta. Awalnya alokasi sempat dibahas, namun dalam pembahasan akhir anggaran tersebut tidak lagi muncul. Jika sebelumnya mencapai Rp3,6 miliar, kini tersisa sekitar Rp2,4 miliar.
“Dengan kondisi seperti ini, tentu sangat terbatas yang bisa dilakukan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD berupaya memperbanyak komunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar alokasi anggaran dapat kembali diperkuat. Ia menilai, dibutuhkan langkah aktif pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan agar kemampuan fiskal daerah tidak semakin tertekan.
Reses tersebut juga menjadi wadah masyarakat menyampaikan aspirasi, termasuk persoalan kesehatan dan kepesertaan BPJS yang masih menjadi kendala bagi warga kurang mampu.(*)
