SEBATIK –. Di Rumah Makan Hassanah, suasana santai berubah menjadi dialog serius antara para petani kelapa sawit dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Ladullah, Senin (16/02/2026), saat digelar reses masa persidangan tahun 2026 di Sebatik, Nunukan.
Masalah yang diangkat sederhana, tapi krusial, yaitu ketersediaan pupuk.
Mayoritas warga Sebatik menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit. Namun, pasokan pupuk yang terbatas kerap membuat mereka khawatir. Pupuk subsidi lebih banyak dialokasikan untuk tanaman pangan, sementara pupuk untuk sawit datang tidak rutin, bahkan terkadang dari Malaysia, sehingga distribusi menjadi sulit dijangkau.
“Kami di perbatasan sangat membutuhkan pupuk. Kalau terlambat atau sulit didapat, pekerjaan kami terganggu dan penghasilan keluarga ikut terdampak,” ungkap salah seorang petani, matanya menatap jauh ke arah kebun.
Ladullah mendengarkan dengan seksama. Ia menekankan bahwa pupuk bukan sekadar kebutuhan pertanian, tetapi juga penopang ekonomi masyarakat setempat. Ia berjanji akan mendorong koordinasi antara pemerintah, distributor, dan petani agar distribusi pupuk lebih lancar dan tepat sasaran.
“Petani di Sebatik berhak mendapat dukungan yang sama dengan daerah lain. Kita akan pastikan pupuk tersedia, supaya mereka bisa fokus menanam dan mengelola kebun dengan baik,” katanya.
Selain ketersediaan pupuk, komunikasi yang baik juga menjadi sorotan. Kurangnya informasi kerap menyebabkan kesalahan penyaluran dan ketidakadilan distribusi. H. Ladullah berharap pertemuan ini menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi untuk memperbaiki sistem distribusi di perbatasan.
Dengan harapan sederhana itu, para petani Sebatik ingin pekerjaan mereka lebih tenang. Mereka ingin kebun sawit subur, panen melimpah, dan kehidupan keluarga tetap terjaga—sebuah keseharian yang terasa biasa, namun penuh makna di ujung negeri, di pulau perbatasan. (*)
