TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara daring yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Senin (11/5/2026).
Menurut Achmad Djufrie, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh stakeholder agar kondisi ekonomi daerah tetap stabil.
“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama dan sinergi semua pihak agar harga kebutuhan masyarakat tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menilai stabilitas harga bahan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, sehingga pengawasan distribusi dan ketersediaan barang harus terus diperkuat.
DPRD Kaltara, kata Achmad Djufrie, mendukung langkah pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui koordinasi lintas sektor.
Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Achmad Djufrie turut mengapresiasi langkah penguatan pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Stabilitas ekonomi dan integritas pemerintahan harus berjalan beriringan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.(*hms)
