PALEMBANG – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memaparkan analisisnya tentang dinamika kepemimpinan nasional di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 16 Mei 2026.
Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa setiap era memiliki tantangan yang unik. Karenanya kebijakan yang diambil pemimpin pada suatu era tidak bisa disamaratakan dengan pemimpin pada era yang lain.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh membuka sesi.
Ia membandingkan empat sosok pemimpin Indonesia pada masa yang berbeda, Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, dan Prabowo Subianto. Menurutnya, masing-masing dihadapkan pada persoalan global dan domestik dengan ciri serta kekhasan tersendiri yang membentuk gaya kebijakan mereka.
Di era Soekarno, tantangannya adalah menjaga kemerdekaan politik di tengah perang dingin dan dekolonisasi. Soeharto menghadapi tekanan stabilitas ekonomi dan integrasi nasional pasca 1965. Habibie harus menyelamatkan ekonomi di tengah krisis moneter dan transisi demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” kata Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Ia menjelaskan, runtuhnya tatanan multilateral yang sebelumnya dianggap mapan membuat Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada jaminan keamanan dan ekonomi dari luar. Situasi ini memaksa kebijakan luar negeri dan dalam negeri diarahkan pada konsolidasi internal.
Karena itu, menurut Teguh, kebijakan Prabowo diarahkan pada upaya memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang, ekonomi, politik, teknologi, dan sebagainya. Fokusnya bukan ekspansi, melainkan penguatan fondasi.
Teguh menyebut pendekatan ini sebagai prinsip inclusive security. “Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita,” tegasnya.
Dalam kerangka itu, program-program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan hilirisasi industri diletakkan sebagai langkah strategis. “Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” jelasnya.
Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan pengalaman China dalam beberapa dekade terakhir. Menurutnya, di awal era 2000an Beijing berhasil melakukan industrialisasi dan hilirisasi secara masif untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.
“Prabowo pun melihat Indonesia harus melakukan hal itu. Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” ujar Teguh.
Untuk memperkuat analisisnya, ia mengutip pandangan pemikir realisme politik. Ia merujuk pada Hans Morgenthau yang menyatakan bahwa politik internasional adalah perjuangan kekuasaan, dan negara yang tidak mampu menjaga kekuatannya sendiri akan tersingkir.
“Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” masih kata Teguh.
Ia juga merujuk pada Kenneth Waltz, bapak realisme struktural, yang menekankan bahwa struktur sistem internasional anarkis memaksa negara untuk melakukan self-help. “Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” ujarnya.
Teguh menilai kebijakan ketahanan nasional era Prabowo sejalan dengan logika itu. Ketika sistem internasional tidak lagi mampu menyediakan kepastian, maka jawaban rasional adalah memperkuat kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan.
Menutup paparannya, ia mengajak para content creator untuk memahami konteks geopolitik di balik kebijakan publik.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya. [jmsi]
