NUNUKAN – Koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga layanan dan masyarakat menjadi hal penting dalam memastikan anak yang membutuhkan perlindungan khusus mendapatkan penanganan yang tepat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahman, mengingatkan agar persoalan anak tidak terhambat hanya karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antarpihak yang memiliki peran dalam penanganannya.
Menurutnya, persoalan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) sering kali membutuhkan penanganan dari lebih dari satu lembaga.
Mulai dari pendampingan, layanan kesehatan, akses pendidikan hingga persoalan yang berkaitan dengan kondisi keluarga dapat menjadi kebutuhan yang harus ditangani secara bersama.
“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” ujar Rahman melalui pesan tertulis kepada media, Jumat (13/11/2026).
Politisi asal Daerah Pemilihan Nunukan itu mengatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan perlindungan kepada anak.
Lembaga layanan dan masyarakat, menurutnya, juga memiliki peran strategis, terutama karena berada lebih dekat dengan kondisi dan persoalan yang terjadi di lingkungan anak.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” katanya.
Rahman menilai masyarakat dapat menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya potensi persoalan atau kondisi yang membutuhkan perhatian terhadap seorang anak.
Namun, informasi tersebut perlu disampaikan melalui jalur dan mekanisme yang tepat agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
Karena itu, ia mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan anak.
Menurut Rahman, sistem penanganan akan berjalan lebih efektif apabila setiap pihak memahami tugas dan jalur koordinasi masing-masing.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkasnya.
