NUNUKAN – Ketersediaan program bantuan dan pemberdayaan usaha belum tentu memberi manfaat apabila masyarakat yang membutuhkan tidak mengetahui cara mengaksesnya. Persoalan inilah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., dalam agenda reses di Kabupaten Nunukan.
Saat bertemu komunitas majelis taklim di Jalan Antasari, Jumat (13/11/2026), Nasir menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait prosedur mendapatkan bantuan usaha dan pembentukan kelompok usaha.
Sejumlah warga, khususnya kaum ibu yang telah menjalankan usaha kecil, mengaku membutuhkan informasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai persyaratan program pemerintah.
Menurut Nasir, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi perangkat daerah yang menangani koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menunggu masyarakat datang untuk mencari informasi. Sosialisasi dan pendampingan harus dilakukan secara aktif hingga menyentuh kelompok-kelompok masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat kebingungan sendiri ketika ingin membentuk kelompok usaha. Kalau mereka belum tahu caranya, pemerintah harus membantu memberikan penjelasan dan pendampingan,” kata Nasir.
Politisi PKS tersebut mengatakan, masyarakat yang memiliki kemauan untuk membangun usaha seharusnya mendapatkan dukungan agar mampu mengembangkan potensi ekonominya.
Namun, dukungan itu tidak hanya berupa bantuan modal maupun peralatan usaha. Pelaku UMKM juga membutuhkan pembinaan dalam meningkatkan kualitas produk, pengelolaan keuangan, pemasaran dan pengurusan legalitas usaha.
“Usaha kecil masyarakat sering kali memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pendampingan, mereka sulit berkembang. Karena itu, pemerintah harus hadir membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha,” ujarnya.
Nasir berharap semangat masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi dapat direspons dengan pelayanan yang lebih mudah dan informasi yang lebih terbuka.
Menurutnya, jangan sampai program pemberdayaan telah tersedia, sementara masyarakat yang membutuhkan justru tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkannya.
Berbagai aspirasi yang muncul dalam agenda reses tersebut, kata Nasir, akan menjadi bahan masukan untuk dikomunikasikan dengan pemerintah dan instansi terkait sesuai dengan fungsi serta kewenangan DPRD Provinsi Kalimantan Utara.






