TANJUNG SELOR – Persetujuan DPRD Kalimantan Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem literasi di daerah. Namun, DPRD mengingatkan agar kehadiran regulasi tersebut tidak berhenti sebatas dokumen dan kegiatan seremonial.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, mengatakan implementasi menjadi kunci agar kebijakan pengembangan perbukuan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Menurutnya, program literasi harus dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di kawasan perbatasan, pedalaman dan kepulauan.
“Ranperda ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan dalam mengakselerasi pemerataan literasi di Kalimantan Utara. Sebab, seluruh masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses bahan bacaan bermutu,” ujar Syamsuddin.
Ia mengatakan tantangan geografis Kaltara tidak boleh menjadi alasan bagi terjadinya kesenjangan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan, menurut dia, harus tetap mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan Krayan yang memiliki karakteristik geografis tersendiri. Pemerataan fasilitas pendidikan dan bahan bacaan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Jangan sampai masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun pedalaman memiliki keterbatasan akses terhadap buku dan fasilitas literasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Selain memperluas akses bahan bacaan, Ranperda tersebut juga mendorong pengembangan buku yang mengangkat identitas dan kekayaan lokal Kaltara. Materi bermuatan sejarah, budaya, bahasa daerah dan kearifan lokal diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan literasi generasi muda.
Menurut Syamsuddin, pengembangan budaya literasi juga harus memberikan ruang bagi tumbuhnya para penulis, penerjemah dan pelaku industri perbukuan lokal.
“Pengembangan literasi tidak hanya berfokus pada peningkatan minat baca, tetapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan produktivitas masyarakat daerah,” ujarnya.
Dalam pembahasan Ranperda, seluruh fraksi DPRD Kaltara memberikan persetujuan dengan sejumlah catatan. Salah satu poin penting adalah perlunya integrasi program literasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara terukur.
Syamsuddin menegaskan, keberhasilan regulasi tersebut nantinya harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Program literasi diharapkan tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sesaat, melainkan hadir secara berkelanjutan di sekolah, taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa hingga lingkungan keluarga.
“Harapan kami, regulasi ini benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD akan terus mengawal agar pengembangan perbukuan dan budaya literasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.






