TANJUNG SELOR – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor masih menghadapi pekerjaan rumah dalam pemenuhan persyaratan teknis. Kekurangan tiga kecamatan menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan agar proses pemekaran wilayah tersebut dapat berlanjut.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., mengungkapkan persoalan tersebut saat menghadiri Sarasehan Kebangsaan yang digelar Anggota DPD/MPR RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., di Gedung Wanita, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Achmad Djufrie yang juga menjabat Ketua Presidium Pembentukan DOB Kota Tanjung Selor menyampaikan perkembangan sekaligus berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperjuangkan pemekaran ibu kota Provinsi Kaltara itu.
Menurutnya, pembahasan DOB menjadi salah satu isu penting dalam sarasehan tersebut. Bahkan, muncul dukungan dari Senator Marthin Billa agar perjuangan pembentukan daerah baru dapat didorong melalui pendekatan top down atau kebijakan dari pemerintah pusat.
Achmad Djufrie menyambut baik dukungan tersebut. Sebab, jika pendekatan dari pemerintah pusat dapat ditempuh, proses pembentukan DOB Kota Tanjung Selor diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk direalisasikan.
“Alhamdulillah ternyata beliau mem-backup untuk top down dari atas, mengingat melalui daerah kita masih kekurangan syarat-syarat teknis, terutama tentang kecamatan-kecamatan yang masih satu dan kita masih butuh tiga,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada dukungan tersebut. Presidium, kata dia, tetap harus bersiap apabila pemerintah pusat meminta pemenuhan persyaratan teknis melalui penambahan tiga kecamatan.
“Kalau memang menggunakan cara top down yang disampaikan dalam sarasehan itu bisa jalan, kita sangat berterima kasih dan bersyukur. Tapi kalau secara teknis diminta pusat untuk kita menyiapkan tiga kecamatan tambahan, ya kita harus siap,” tegasnya.
Bagi Achmad Djufrie, dukungan dari senator menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dan perjuangan pembentukan DOB Kota Tanjung Selor.
Ia berharap pembahasan tersebut tidak berhenti pada forum sarasehan, tetapi dapat berlanjut menjadi langkah konkret untuk membuka peluang pemekaran Kota Tanjung Selor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.






