TANJUNG SELOR – Pembentukan peraturan daerah (Perda) tidak hanya dituntut menghasilkan aturan secara administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Hal ini menjadi perhatian dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang melibatkan DPRD Kalimantan Utara dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, mengatakan penguatan sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Kolaborasi tersebut melibatkan DPRD Kaltara, DPD RI, serta Kementerian Hukum.
Menurut Djufrie, dialog tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendorong proses legislasi daerah agar berjalan lebih terarah. Setiap regulasi yang dibentuk harus memperhatikan kepastian hukum, efektivitas penerapan, dan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui dialog ini, DPRD Kalimantan Utara bersama DPD RI dan Kementerian Hukum berkomitmen terus memperkuat sinergi agar setiap produk hukum daerah yang dilahirkan memiliki kepastian hukum, efektif diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan DPD RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bekerja sama dengan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara. DPRD Kaltara memfasilitasi pelaksanaan dialog sebagai bentuk dukungan terhadap pemantauan dan evaluasi pembentukan regulasi daerah.
Djufrie menilai, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan proses pembentukan Perda tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi memiliki relevansi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Ia menegaskan, sinergi antarlembaga perlu terus dijaga agar setiap produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
“Pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat proses legislasi daerah. Setiap produk hukum yang dibentuk perlu memperhatikan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, serta kebutuhan masyarakat di daerah,” ungkapnya.
Melalui dialog tersebut, DPRD Kaltara berharap koordinasi dengan DPD RI dan Kementerian Hukum dapat terus diperkuat sehingga pembentukan Perda semakin berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara.






