TANJUNG SELOR – Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadi salah satu langkah penting bagi Kalimantan Utara dalam menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal. Pemerintah Provinsi Kaltara diminta lebih serius mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan agar pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan pemerintah daerah harus mulai memperluas sumber penerimaan dengan menggali potensi pajak dan retribusi yang belum dikelola secara maksimal.
Menurutnya, kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan keuangan provinsi.
“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Pemerintah daerah harus terus mencari terobosan dan menggali potensi yang selama ini belum dikelola secara maksimal,” kata Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui program Bakti Benuanta dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di atas air.
Meski demikian, Nasir meminta Bapenda tidak hanya berfokus pada satu jenis penerimaan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapatkan perhatian, seperti Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.
Selain itu, potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar juga perlu dipetakan secara lebih menyeluruh.
Nasir menilai, langkah tersebut harus didukung dengan pembenahan basis data, pengawasan, serta koordinasi antarlembaga agar potensi pendapatan dapat teridentifikasi dengan baik.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, ia mengingatkan bahwa peningkatan PAD akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa upaya memperbesar penerimaan daerah harus tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi.
“Jangan hanya mengejar besarnya penerimaan. Kita juga harus melihat bagaimana kebijakan itu diterapkan. Jangan sampai masyarakat kecil yang justru terbebani,” ujarnya.
Nasir berharap Bapenda terus melahirkan inovasi sekaligus memperbaiki tata kelola perpajakan. Dengan demikian, penguatan PAD dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
(*)





