NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai memperkuat penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) melalui pemetaan kompetensi dan potensi pegawai.
Sebanyak 572 ASN mengikuti Penilaian Kompetensi Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026 sebagai upaya membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berbasis sistem merit.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan BKN Pusat.
Pelaksanaan tes dipusatkan di ruang Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM Nunukan, Selasa (17/11/2026).
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., yang mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M.
Sebanyak 572 peserta terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, hingga pelaksana di lingkungan Pemkab Nunukan. Pemetaan dilakukan menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT) dengan fasilitasi Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.
Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan Pj. Sekda, ditegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.
“Karena sehebat apa pun program yang kita susun, selengkap apa pun fasilitas yang kita miliki, semuanya sangat bergantung pada kemampuan orang-orang yang melaksanakannya. Maka dari itu, kita perlu memastikan bahwa setiap ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” demikian pesan Bupati.
Menurutnya, ProASN bukan sekadar pelaksanaan tes atau ujian berbasis komputer, melainkan instrumen untuk memperoleh gambaran objektif mengenai potensi dan kompetensi setiap pegawai.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mendapatkan data yang lebih komprehensif, mulai dari kompetensi manajerial, sosial kultural, literasi digital, hingga preferensi karier ASN.
Data ini nantinya menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan pegawai, menentukan kebutuhan peningkatan kompetensi, serta menyiapkan aparatur yang memiliki kapasitas untuk menduduki tanggung jawab lebih besar.
Bupati juga menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengedepankan pengelolaan ASN berdasarkan prinsip sistem merit.
“Artinya, pengelolaan ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan pribadi, dan bukan semata-mata karena senioritas,” tegasnya.
Ia menekankan, prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten di lingkungan Pemkab Nunukan. Setiap ASN harus memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi masing-masing.
Karena itu, hasil profiling diharapkan tidak berhenti sebagai data administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier, penempatan pegawai, peningkatan kapasitas, hingga penerapan manajemen talenta.
“Menempatkan seseorang sesuai kompetensinya bukan hanya menguntungkan pegawai yang bersangkutan, tetapi juga akan memberikan dampak terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar mengikuti setiap tahapan pemetaan dengan serius, jujur, dan sungguh-sungguh.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi ASN untuk mengenali potensi diri, mengetahui kemampuan yang masih perlu ditingkatkan, sekaligus memahami peluang pengembangan karier ke depan.
BKPSDM Kabupaten Nunukan juga diminta memastikan seluruh proses berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan data hasil profiling harus dilakukan secara profesional agar dapat menjadi dasar yang tepat dalam pengambilan kebijakan kepegawaian.
“Ke depan, saya ingin birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan diisi oleh ASN yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Inilah birokrasi yang ingin kita bangun bersama,” tegasnya.
Melalui ProASN 2026, Pemkab Nunukan berharap memiliki basis data potensi dan kompetensi ASN yang semakin lengkap dan akurat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat penerapan manajemen talenta, sehingga pengelolaan karier aparatur dapat dilakukan lebih terukur, objektif, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Dengan demikian, penempatan ASN ke depan diharapkan semakin mengedepankan prinsip orang yang tepat pada posisi yang tepat, demi mewujudkan birokrasi yang semakin profesional dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. (*)






