TARAKAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) berupaya menuntaskan sebagian rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026 sebelum memasuki akhir November.
Dari total 19 Ranperda yang diusulkan pada tahun ini, sembilan di antaranya ditargetkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum 30 November 2026.
Target tersebut dibahas dalam rapat evaluasi sekaligus penyusunan Propemperda 2027 antara Bapemperda DPRD Kaltara dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltara di Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pembahasan setiap Ranperda sekaligus memastikan agenda legislasi tahun berikutnya disusun secara terukur.
“Dari 19 Ranperda yang kita usulkan, ada sembilan yang hampir kita pastikan sebelum 30 November ini sudah menjadi perda,” kata Supa’ad.
Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, rapat tersebut mulai mengidentifikasi regulasi yang perlu diprioritaskan pada 2027. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jumlah usulan Propemperda reguler maksimal sebanyak 12 Ranperda.
DPRD Kaltara menyiapkan dua Ranperda inisiatif, yaitu tentang Perlindungan Petani Berladang dan Penghargaan Daerah. Ranperda Perlindungan Petani Berladang telah dilengkapi naskah akademik, sedangkan Ranperda Penghargaan Daerah kembali diajukan karena diperkirakan belum rampung pada tahun ini.
Sementara itu, Pemprov Kaltara mengusulkan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta tata cara memperoleh izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Kayan.
Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045 juga menjadi salah satu regulasi yang wajib dilanjutkan pembahasannya.
Adapun tiga Ranperda kategori kumulatif terbuka berkaitan dengan siklus penganggaran daerah, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, dan APBD Tahun Anggaran 2028.
Supa’ad menegaskan, penentuan agenda legislasi harus mempertimbangkan kebutuhan daerah dan manfaat yang dapat dihasilkan. Ia tidak ingin penyusunan Propemperda hanya berorientasi pada pemenuhan kuota tanpa memperhatikan urgensi setiap regulasi.
Rapat dipimpin Supa’ad Hadianto didampingi anggota Bapemperda Dino Andrian, Herman dan Yancong. Turut hadir Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi.
Melalui evaluasi dan penyusunan program tersebut, Bapemperda berharap pembentukan regulasi daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Kaltara.





