TANJUNG SELOR – Pengelolaan hutan di Kalimantan Utara tidak cukup hanya berorientasi pada perlindungan kawasan. Aspek pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi ekonomi hutan juga perlu menjadi perhatian agar kelestarian lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga.
Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Rismanto, menilai penguatan sektor kehutanan harus dilakukan melalui pendekatan berkelanjutan, mulai dari peningkatan kapasitas petugas, pengawasan kawasan, pencegahan kebakaran hingga pengembangan hasil hutan bukan kayu.
Ia mengapresiasi sejumlah langkah Dinas Kehutanan Kaltara yang menggelar koordinasi dan evaluasi program kehutanan sepanjang Oktober hingga November 2026.
Salah satunya rapat koordinasi pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) pada 5 November 2026 di Hotel Royal Tarakan. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran PEH serta menghadirkan narasumber dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur.
Sementara itu, rapat koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada 28–30 Oktober 2026 juga menjadi bagian dari evaluasi program dan optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
Rismanto mengatakan, koordinasi tersebut penting untuk memastikan pengelolaan kawasan hutan berjalan lebih terarah dan mampu menjawab tantangan di lapangan.
“Pengelolaan hutan harus memiliki perencanaan yang berkelanjutan. Jangan hanya bergerak ketika terjadi kebakaran, tetapi bagaimana pencegahan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan secara konsisten,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi perhatian sepanjang tahun. Kesiapan petugas, penguatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko karhutla.
Di sisi lain, ia melihat potensi hasil hutan bukan kayu di Kaltara perlu dikembangkan lebih serius. Potensi tersebut dapat menjadi sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat sekitar kawasan hutan apabila dikelola dengan baik dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai perlindungan hutan hanya dipahami sebagai menjaga kawasan, sementara potensi ekonominya tidak dikembangkan. Masyarakat harus dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” katanya.
Rismanto berharap Dinas Kehutanan Kaltara terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, aparat terkait, serta kelompok masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan kehutanan tidak hanya dilihat dari terjaganya tutupan hutan, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan.






