NUNUKAN – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, tepatnya di Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi anggota DPRD Nunukan di Kantor BNPP Pusat terkait masih minimnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya Krayan.
Dalam kunjungan tersebut Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) Komjen Pol Makhruzi Rahman didampingi Selain Asisten Adminstrasi Umum Pemkab Nunukan, Drs Syafarudin mewakil Bupati, dan turut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, Anggota DPRD Nunukan Rian Antoni, Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru SE M Si, Camat Krayan, jajaran Forkopimcam serta tokoh adat.
Plt. Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri.
“Menteri Dalam Negeri meminta Sekretaris BNPP meninjau langsung kondisi lapangan di Krayan, karena memang dari hasil audiensi dengan DPRD, banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Yance, Jumat (9/5/2025).
Dalam kunjungan ke Krayan, rombongan BNPP yang terdiri dari Sekretaris BNPP, Deputi, serta perwakilan dari bagian Infrastruktur melihat langsung kondisi jalan nasional yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Jalur tersebut diketahui rusak parah dan sangat tidak layak sebagai akses utama antarwilayah di perbatasan.
“Kondisi jalan ini sudah lama disuarakan masyarakat Krayan dan Malinau. Alhamdulillah, sekarang pihak pusat sudah melihat langsung kondisinya,” tambahnya.
Selain meninjau infrastruktur jalan, BNPP juga melihat lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Krayan yang diharapkan bisa segera direalisasikan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan.
Sementara itu, di Kecamatan Sebatik, BNPP turut meninjau perkembangan PLBN Sebatik yang meskipun belum beroperasi penuh, telah menunjukkan progres secara administratif.
“PLBN Sebatik secara fisik memang belum sepenuhnya beroperasi, tapi sudah ada pergerakan administratif. Pihak BNPP juga meninjau langsung perubahan batas wilayah negara yang terjadi di sana,” jelas Yance.
Pemerintah daerah berharap kunjungan ini menjadi awal dari perhatian serius pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan, termasuk perbaikan infrastruktur dasar, penguatan layanan publik, serta pengamanan wilayah strategis nasional.(*)
