NUNUKAN – Secangkir kopi menjadi pembuka percakapan mahasiswa Nunukan untuk membahas persoalan yang jauh lebih serius demokrasi, kebijakan pemerintah, kepedulian sosial, dan bagaimana mahasiswa menjalankan perannya sebagai kekuatan kontrol di tengah masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan “Ngopi Demokrasi” yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Nunukan dengan mengangkat tema “Menjadi Mahasiswa di Ujung Negara: Apatis atau Mengawasi?” yang dilaksanakan, Jumat (11/09/2026).
Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi mahasiswa untuk kembali mempertanyakan posisi dan peran mereka, terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Ketua HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, mengatakan kegiatan tersebut berangkat dari keresahan mahasiswa terhadap kondisi gerakan mahasiswa saat ini.
Menurutnya, gagasan membangun kembali kesadaran mahasiswa sebenarnya telah lama dibicarakan dalam ruang-ruang organisasi, namun baru kali ini direalisasikan melalui forum dialog terbuka.
“Berdasarkan ide dan gagasan dari teman-teman, sebenarnya ini bukan hal yang baru, ini adalah hal yang sudah lama, kemudian baru sekarang kami realisasikan. Tujuannya bagaimana membangun kesadaran sebagai seorang mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu seperti apa peran dan tanggung jawabnya,” ujarnya, Jumat (11/09/2026).
Ia mengatakan, keresahan tersebut tidak terlepas dari kondisi organisasi dan kepedulian sosial mahasiswa yang dinilai perlu kembali diperkuat, karena itu, HMI memandang perlu adanya ruang dialogis yang dapat mempertemukan mahasiswa dari berbagai organisasi untuk membicarakan persoalan secara terbuka.
“Kami melihat kondisi mahasiswa hari ini cenderung mengarah kepada apatis, bukan untuk menghakimi mahasiswa, tetapi bagaimana kita membalik kembali posisi atau peran mahasiswa ini berada pada koridor seperti apa,” katanya.
Menurut Andi, kegiatan tersebut menjadi edisi pertama dari rangkaian agenda yang telah disiapkan HMI Cabang Nunukan, ke depan, kegiatan serupa direncanakan berlanjut hingga enam edisi berdasarkan TOR dan policy brief yang telah disusun.
Forum itu juga tidak hanya melibatkan kader HMI, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan lainnya turut diundang untuk membangun solidaritas serta kesadaran bersama mengenai peran mahasiswa.
Sekitar 19 organisasi, baik OKP maupun organisasi kemahasiswaan, disebut mendapat undangan dalam kegiatan tersebut.
Bagi Muhammad Saparuddin yang mejadi salahsatu Narasumber dari perwakilan Tokoh Pemuda Nunukan, mengatakan membangun kembali peran mahasiswa harus dimulai dari pembentukan kesadaran kritis.
Mahasiswa, menurutnya, tidak cukup hanya aktif di lingkungan kampus, tetapi perlu mengembangkan kesadaran tersebut melalui organisasi dan keterlibatan dalam persoalan masyarakat.
“Berkumpulnya kawan-kawan mahasiswa pada hari ini adalah untuk menyusun kesadaran, bagaimana mahasiswa ini sampai kepada kesadaran kritis, kemudian kesadaran itu bertemu dan berkembang, mulai dari lingkungan kampus, organisasi mahasiswa, masyarakat, negara, hingga persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk tidak berhenti pada pembicaraan umum mengenai berbagai persoalan, setiap isu, baik kebijakan daerah maupun nasional, perlu dikaji secara mendalam agar mahasiswa mampu memahami persoalan sekaligus melihat alternatif penyelesaiannya.
“Memang perlu kajian serius terhadap isu-isu tertentu, baik kebijakan daerah maupun kebijakan nasional, kita terlalu banyak berkumpul pada suatu isu, tetapi tidak membahasnya satu per satu, karena itu, setiap isu harus dibahas secara mendalam, termasuk bagaimana pelaksanaan dan penyelesaiannya. Itu yang harus kita kaji dari sisi nalar kritis pemuda dan mahasiswa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan saat ini adalah Mochamad Yusran, menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah, menurutnya, demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilu, tetapi membutuhkan partisipasi publik untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Demokrasi itu adalah partisipasi public, karena itu, penting bagi mahasiswa sebagai gerakan sosial kontrol untuk berpartisipasi dalam mewarnai demokrasi di daerah, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia menyebut mahasiswa sebagai agent of change sekaligus moral force atau kekuatan moral yang dapat merepresentasikan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa ini bagian dari agent of change, moral force atau kekuatan moral. Gerakannya diharapkan bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat, misalnya dalam hal mengawal setiap kebijakan pemerintah hari ini,” katanya.
Menurutnya, hubungan antara masyarakat sebagai pemilih dan pemimpin yang terpilih melalui pemilu tidak boleh terputus setelah proses pemilihan selesai. Masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal janji politik dan kebijakan pemimpin yang telah dipilih.
“Antara pemimpin yang terpilih dengan pemilihnya itu tidak boleh terputus, harus terus terhubung, masyarakat sebagai pemilih harus terus melakukan pengawalan atau koreksi terhadap janji-janji politik yang disampaikan pada saat pemilu,” jelasnya.
Ia pun mendorong mahasiswa untuk tetap aktif menyampaikan kritik melalui berbagai ruang partisipasi, mulai dari diskusi hingga aksi demonstrasi, sepanjang dilakukan sesuai aturan.
“Mahasiswa harus peduli dan berpartisipasi, tentu dengan cara-cara seperti melalui diskusi-diskusi dan kritik, bila perlu demonstrasi, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tertib, tetap berada pada koridor aturan dan substansi tuntutan,” tegasnya.
Dari unsur pemerintah, Staf Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Arman, memberikan respons positif terhadap kegiatan tersebut, ia menilai kritik dan gagasan mahasiswa justru dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang masih memiliki kekurangan.
“Kegiatan ini sangat baik, terutama bagi pemerintah, ada hal-hal penting yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan negara kita, khususnya dalam sistem demokrasi, masih diperlukan masukan dan ide-ide progresif dari masyarakat, terutama mahasiswa, agar pemerintah ke depan bisa terus berbenah diri,” ujarnya.
Arman mengatakan, salah satu poin penting yang muncul dari dialog adalah bagaimana mahasiswa menjalankan fungsi sebagai agent of change dan social control, khususnya terhadap kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat lapisan bawah.
“Tentunya dari pemerintah pasti merespons positif hal-hal seperti ini karena ini merupakan masukan dan aspirasi langsung dari bawah, ternyata dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih ada kekurangan yang perlu dibenahi,” katanya.
Ia berharap mahasiswa tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif.
“Pesan saya untuk mahasiswa, terus bergerak, terus mengawal kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan. Jangan pernah bersikap apatis. Karena ketika kalian bersikap apatis, tentunya pemerintah juga tidak bisa merevisi dan memperbaiki dirinya,” pungkasnya.
Melalui Ngopi Demokrasi, HMI Cabang Nunukan berharap ruang dialog tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kembali keberanian mahasiswa dalam bertanya, mengkaji persoalan, menyampaikan kritik, sekaligus memahami tanggung jawab sosialnya.
Di tengah posisi Nunukan sebagai wilayah perbatasan, suara mahasiswa dinilai tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan demokrasi, bukan hanya sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai kelompok yang dapat ikut mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap arah kebijakan yang berdampak pada masyarakat.(*)
