JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) didorong semakin serius mengoptimalkan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan, menyusul kondisi fiskal yang masih menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menilai pengelolaan aset yang produktif dapat membantu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan dari pusat.
Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Kaltara ke Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam kunjungan itu, Nasir mengapresiasi realisasi PAD Banhub Kaltara yang telah mencapai sekitar 92 persen dari target tahun 2026. Ia berharap capaian tersebut terus meningkat hingga memenuhi target 100 persen pada akhir tahun.
Menurut Nasir, capaian tersebut menjadi bukti bahwa aset pemerintah daerah memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik.
“Banhub Kaltara telah menunjukkan bahwa aset pemerintah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi fiskal yang terbatas harus menjadi momentum bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi pemanfaatan aset yang dimiliki.
Nasir mengingatkan agar aset pemerintah tidak dibiarkan menganggur apabila memiliki peluang untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki,” tegasnya.
Kepala Banhub Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., CGRCP, menyampaikan bahwa realisasi PAD instansinya telah mencapai sekitar 92 persen dari target Bapenda Kaltara. Pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai hingga akhir Desember 2026.
Pendapatan tersebut bersumber dari penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara sebesar Rp1,9 miliar per tahun dan retribusi pengelolaan mess sebesar Rp750 juta per tahun. Total pendapatan dari kedua sumber itu mencapai sekitar Rp2,65 miliar setiap tahun.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., juga mengapresiasi upaya Banhub dalam mengoptimalkan aset daerah.
Ia menilai pengelolaan aset perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar kontribusinya terhadap PAD dapat terus meningkat.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Penghubung Kaltara. Pemanfaatan aset daerah harus terus dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD,” ujar Komarudin.
Komarudin juga mendorong evaluasi terhadap aset-aset yang dikelola Banhub serta identifikasi peluang pendapatan lain yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nasir berharap upaya optimalisasi aset tidak hanya dilakukan Banhub, tetapi menjadi perhatian seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kaltara.
Baginya, peningkatan PAD melalui pengelolaan potensi daerah merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.






