JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan siap menghadapi berbagai potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tahun ini. Disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/3).
Wagub Ingkong Ala menyampaikan sebelum diluncurkan Desk pemerintah pusat, pemerintah daerah telah lebih dahulu membentuk tim untuk mengantisipasi serta mengatasi karhutla dimulai sejak tahun 2017.
Tim ini terdiri dari seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, di dalamnya ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan, Polda, TNI dan masyarakat.
“Kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat, juga perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran sudah kita minta wajib membantu, termasuk alat-alat pemadam mereka juga,” ujarnya.
Wagub Ingkong mengatakan, Tanjung Palas Timur menjadi salah satu wilayah yang rawan berada di Kabupaten Bulungan. Daerah tersebut cukup sulit dalam mendapatkan air dan didominasi lahan gambut.
Sedangkan daerah pegunungan, ketika terjadi karhutla tidak sampai meluas, karena masyarakatnya sudah paham dan punya kearifan lokal dalam membuka lahan di waktu tanam padi.
“Dipastikan masyarakat akan terlebih dahulu membuat sekat bakar dan mengetahui waktu yang tepat harus membakar. Begitu juga dengan luasnya tidak terlalu luas serta dilakukan secara bergotong royong,” imbuhnya.
Terkait perusahaan yang berada di Kaltara memiliki kewajiban untuk mengamankan arealnya, harus mempunyai peralatan pemadam kebakaran seperti pompa pemadam dan kendaraan tangki yang dilengkapi APD untuk tugas pemadaman.
Tak hanya sampai disitu, bagi wilayah yang minim air atau aliran sungai. Wagub Ingkong menegaskan akan membuat titik – titik kolam yang disebut “Embung” untuk penampungan air, jadi memudahkan dalam proses pemadaman karhutla.
“Kalau terjadi kebakaran semua lini harus turun ke lapangan, sebagai koordinator di daerah BPBD dibantu TNI, Polri sampai tingkat bawah, lalu OPD seperti Satpol PP, pemadam, Dishut, DLH dan Dinas Pertanian,” pungkasnya. (dkisp)
