NUNUKAN – Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja operasi Pemerintah Kabupaten Nunukan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Alokasi yang direncanakan mencapai Rp674.315.010.957,45 atau sekitar Rp674,31 miliar.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari belanja operasi yang secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp1.109.230.774.349,76 dalam RAPBD 2027.
Rincian tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., saat menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).
Selain belanja pegawai, belanja operasi juga mencakup belanja barang dan jasa sebesar Rp409.245.407.884,13, belanja subsidi Rp10.165.183.199, belanja hibah Rp14.101.414.309,18, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp1.403.758.000.
Dengan komposisi tersebut, belanja operasi menjadi bagian terbesar dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp1.421.877.915.096,24.
Bupati Irwan menjelaskan, alokasi belanja operasi diarahkan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memenuhi kebutuhan operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Alokasi belanja operasi diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintahan serta kebutuhan operasional yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap pengeluaran pemerintah benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan memberikan manfaat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar diperlukan dan menghasilkan manfaat,” tegasnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan fiskal menyusul perkembangan informasi mengenai alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi tersebut mendorong Pemkab Nunukan melakukan pencermatan terhadap kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan daerah.
Pemerintah daerah menyatakan akan melakukan rasionalisasi kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, serta meningkatkan efisiensi belanja operasional.
Sementara itu, belanja yang bersifat wajib, pelayanan dasar, dan kewajiban terhadap pihak ketiga tetap menjadi perhatian dalam proses penyesuaian anggaran.
Angka belanja pegawai tersebut masih merupakan bagian dari RAPBD yang akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Nunukan sesuai mekanisme penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. (*)
