NUNUKAN – Struktur pendapatan Kabupaten Nunukan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
Dari total pendapatan yang direncanakan sebesar Rp1,396 triliun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp110,26 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., saat menyampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.396.877.915.096,24. Jumlah tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp110.264.106.599,62, pendapatan transfer Rp1.276.389.692.192,40, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10.224.116.304,22.
Dari kelompok PAD, penerimaan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp51.316.931.650, sedangkan retribusi daerah sebesar Rp58.300.028.624,62. Adapun lain-lain PAD yang sah direncanakan sebesar Rp647.146.325.
Sementara itu, pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.198.947.771.000 dan transfer antar daerah sebesar Rp77.441.921.192,40.
Bupati Irwan mengakui, struktur tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada sumber transfer.
“Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh sumber transfer. Oleh karena itu, upaya penguatan kemandirian fiskal akan dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, Pemkab Nunukan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi potensi daerah.
Upaya tersebut, menurut Bupati, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Optimalisasi potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan dinamika kebijakan transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas belanja agar lebih selektif, efisien, dan terukur.
Dengan demikian, penguatan PAD diharapkan dapat menjadi salah satu langkah bertahap untuk memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. (*)
