NUNUKAN – Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian dalam rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah Kabupaten Nunukan merencanakan alokasi belanja jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp150,51 miliar.
Anggaran tersebut menjadi bagian dari belanja modal yang secara keseluruhan direncanakan mencapai Rp186.839.275.708,55 dalam Rancangan APBD 2027 yang disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Bupati menyampaikan bahwa belanja modal akan diarahkan secara selektif untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan kapasitas pelayanan publik serta infrastruktur yang menunjang konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Belanja modal akan diarahkan secara selektif kepada pembangunan dan pemeliharaan kapasitas pelayanan publik serta infrastruktur yang mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Irwan.
Dari total belanja modal tersebut, alokasi terbesar direncanakan untuk jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp150.515.402.135,05.
Sementara itu, belanja gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp20.404.586.208,00, peralatan dan mesin Rp15.294.707.496,98, aset lainnya Rp523.150.000,00, serta aset tetap lainnya Rp101.429.868,52.
Bupati menjelaskan, penentuan prioritas belanja modal tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, tetapi juga kesiapan kegiatan, manfaat yang dihasilkan, serta kemampuan pendanaan daerah.
“Prioritas pelaksanaannya harus mempertimbangkan kesiapan kegiatan, kemanfaatan, dan kemampuan pendanaan daerah,” katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung konektivitas wilayah dan kegiatan ekonomi.
Hal tersebut juga menjadi perhatian mengingat Kabupaten Nunukan memiliki wilayah perbatasan, pedalaman, serta kawasan dengan tantangan aksesibilitas yang membutuhkan perhatian dalam pemerataan pembangunan.
Meski demikian, angka tersebut masih merupakan rancangan anggaran yang akan dibahas bersama DPRD. Pemerintah daerah juga tengah mencermati perkembangan informasi transfer pusat yang berpotensi memengaruhi struktur pendapatan dan belanja daerah pada 2027.
Penyampaian nota keuangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku. (*)
