TARAKAN – Di balik nampan makanan yang dibagikan setiap pagi, tersimpan harapan besar orang tua agar anak-anak mereka tumbuh sehat dan mampu belajar dengan baik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi jawaban atas harapan itu. Namun, pelaksanaannya di Tarakan kini menuai perhatian.
Komisi IV DPRD Kalimantan Utara melakukan inspeksi mendadak ke SMA Negeri 1 Tarakan dan SMK Negeri 4 Tarakan pada Senin (02/03/2026). Sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar siswa.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, Rabu (04/03/2026), menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah ketidaksesuaian di lapangan.
“Program ini niatnya sangat baik, untuk menambah gizi anak-anak kita. Tapi ketika standar tidak terpenuhi, tentu kita harus bicara. Karena yang dipertaruhkan adalah kesehatan mereka,” ujarnya.
Ia menyebut, dari hasil pengecekan, standar gizi yang seharusnya berada di atas angka 30 hanya terpenuhi sekitar 20. Selain itu, ditemukan pula penggantian menu dan pengurangan beberapa item makanan.
“Kalau kandungan gizinya kurang, anak-anak tidak mendapatkan manfaat maksimal. Padahal mereka yang seharusnya menjadi prioritas utama,” katanya.
Ruman mengaku prihatin ketika mendengar laporan adanya makanan yang kualitasnya tidak sesuai harapan. Menurutnya, satu-dua kesalahan teknis mungkin bisa terjadi, namun jika ditemukan pola pengurangan yang berulang, hal tersebut perlu dievaluasi serius.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban kelalaian atau kepentingan tertentu. Mereka berhak mendapatkan makanan yang layak dan bergizi,” tegasnya.
Ia pun meminta agar pengawasan diperketat, melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), pihak sekolah, serta tenaga ahli gizi agar kualitas makanan benar-benar terjamin sejak proses pengadaan hingga sampai ke tangan siswa.
Bahkan, ia mengusulkan agar skema penyaluran dana dievaluasi jika pengawasan sulit diperkuat. Menurutnya, orang tua tentu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya.
“Pada akhirnya, yang kita jaga adalah masa depan anak-anak. Program ini harus tetap berpihak kepada mereka, bukan kepada kepentingan lain,” pungkasnya.
Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang menyangkut generasi muda harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan empati. (*)
