BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) semakin serius memperkuat daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan mendorong inovasi kemasan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Kemasan Ramah Lingkungan yang digelar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltara di Rumah Kemasan, Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Senin (27/7).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Kaltara, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), serta Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJI-KB) Yogyakarta. Para peserta mendapatkan pelatihan mengenai desain kemasan, pemilihan material yang ramah lingkungan, hingga strategi meningkatkan nilai jual produk melalui kemasan yang inovatif.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan kemasan kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi telah menjadi identitas sekaligus alat pemasaran yang mampu meningkatkan daya tarik di mata konsumen.
“Kemasan sangat menentukan di pasar. Produk yang dikemas dengan baik akan lebih menarik perhatian konsumen dan meningkatkan minat untuk membeli. Karena itu, pemahaman seperti ini harus terus kita berikan kepada pelaku UMKM,” ujar Denny.
Ia menuturkan, Pemprov Kaltara telah menghadirkan Rumah Kemasan sebagai pusat layanan pengembangan produk yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas kemasan sekaligus memperkuat branding produk lokal.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong UMKM dan IKM agar mampu menghasilkan produk yang siap bersaing di pasar nasional bahkan internasional.
“Rumah Kemasan adalah modal penting yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Melalui fasilitas ini, pelaku usaha dapat belajar menghasilkan kemasan yang memiliki daya saing sehingga produk lokal mampu naik kelas,” katanya.
Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Pemprov Kaltara juga terus memperkuat ekosistem pendukung bagi pelaku usaha. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan Balai Sertifikasi kepada Kementerian UMKM.
Denny menjelaskan, keberadaan Balai Sertifikasi akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus berbagai persyaratan legalitas produk, sehingga proses pemasaran ke pasar yang lebih luas dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
“Jika produk UMKM ingin dipasarkan lebih luas, sertifikasi menjadi salah satu syarat utama. Karena itu kami berencana mengusulkan pembangunan Balai Sertifikasi ke pemerintah pusat agar kebutuhan tersebut dapat difasilitasi di Kaltara,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara berharap pelatihan ini mampu melahirkan produk-produk lokal dengan kemasan yang modern, menarik, dan berwawasan lingkungan. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan daya saing IKM sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk unggulan daerah. (*)
