TANJUNG SELOR – Luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Utara hingga Juli 2026 tercatat paling rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Meski demikian, pemerintah daerah memilih tetap memperketat pengawasan untuk mencegah munculnya kebakaran baru.
Data Opsroom Sipongi yang dihimpun Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara mencatat luas indikasi karhutla mencapai 400,62 hektare. Jumlah tersebut sekitar 0,70 persen dari total indikasi karhutla di wilayah Kalimantan.
Capaian itu menjadi gambaran bahwa upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Kaltara masih berjalan. Namun, pemerintah tidak ingin kondisi tersebut membuat kewaspadaan menurun.
Pasalnya, data kumulatif menunjukkan luasan indikasi kebakaran terus bertambah setiap bulan. Pada Januari tercatat 41,61 hektare, kemudian meningkat menjadi 66,59 hektare pada Februari dan 69,25 hektare pada Maret.
Luasan kembali bertambah menjadi 124,17 hektare pada April, 196,59 hektare pada Mei, 315,12 hektare pada Juni, hingga mencapai 400,62 hektare pada Juli.
Kewaspadaan semakin diperkuat setelah pemantauan satelit NASA-NOAA20 dan NASA-SNPP pada 5 September 2026 mendeteksi 14 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang di Kabupaten Bulungan.
Hotspot tersebut tersebar di Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah dan Tanjung Palas Timur. Kondisi itu langsung direspons Dishut Kaltara dengan meminta tim pengawas Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan pengecekan lapangan.
Kepala Dishut Kaltara, Nurlaila, S.Hut., M.Si., mengatakan pengecekan diperlukan untuk memastikan kondisi di lapangan dan mencegah indikasi titik panas berkembang menjadi kebakaran.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi bersama. Tetapi kita tidak boleh lengah. Memasuki September, kesiapsiagaan personel patroli dan tim respons cepat terus ditingkatkan,” kata Nurlaila.
Menurutnya, keberhasilan menekan dampak karhutla harus dijaga melalui pencegahan yang dilakukan secara konsisten. Setiap indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat.
Dishut Kaltara juga terus menjalankan patroli, pengawasan wilayah rawan, pemantauan titik panas dan sosialisasi kepada masyarakat.
Nurlaila menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran yang berpotensi memicu karhutla serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran.
“Karhutla bukan hanya tugas aparat. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Kaltara tetap hijau, aman dan terhindar dari bencana asap,” tegasnya.
Pemerintah berharap sinergi antara petugas, masyarakat, pelaku usaha dan aparat desa dapat terus diperkuat. Dengan begitu, setiap potensi karhutla dapat diketahui dan ditangani sejak dini sebelum meluas.
