TARAKAN – Keterbatasan anggaran daerah tidak boleh membuat program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terabaikan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., meminta pemerintah provinsi mencermati prioritas belanja dalam penyusunan APBD 2027.
Menurut Achmad Djufrie, di tengah kebijakan efisiensi, pemerintah perlu memastikan program-program penting tetap dapat dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara dan empat ketua komisi di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (22/10/2026).
Rapat itu membahas laporan masing-masing komisi setelah melakukan pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Dari laporan tersebut, muncul persoalan mengenai keterbatasan alokasi anggaran untuk menjalankan program kerja pada 2027.
Achmad Djufrie mengatakan, sebagian besar OPD mengaku anggaran yang tersedia belum mencukupi kebutuhan program mereka.
“Rata-rata OPD mengatakan anggarannya tidak cukup, masih kurang, sehingga program-programnya tidak semuanya bisa berjalan. Mereka meminta bantuan DPRD untuk membicarakan penambahan anggaran dengan TAPD,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, usulan penambahan anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Bagi DPRD, pembahasan anggaran menjadi kesempatan untuk menilai program yang perlu diprioritaskan agar pelaksanaannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Achmad Djufrie secara khusus menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikurangi.
“Pendidikan jangan dikurangi anggarannya. Kesehatan juga tidak boleh dikurangi, kalau bisa harus ditambah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Ia turut menyoroti pentingnya dukungan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pemerintah harus memberi perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan, termasuk mereka yang memiliki prestasi.
Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi melihat kembali komposisi belanja daerah dan mempertimbangkan kemungkinan mengalihkan anggaran dari pos yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.
Achmad Djufrie berharap proses pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan OPD sekaligus kepentingan masyarakat luas.
Ia menekankan, anggaran yang terbatas harus dikelola secara tepat agar efisiensi tidak berujung pada terhambatnya program-program penting bagi warga Kaltara. (*)
