TARAKAN – Forum reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, menjadi ruang bagi masyarakat dan kalangan pekerja untuk menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan.
Salah satu isu yang mengemuka dalam dialog yang digelar di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026), adalah persoalan yang berkaitan dengan Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI.
Menanggapi aspirasi tersebut, Syamsuddin mengatakan DPRD Kaltara akan melakukan tindak lanjut dengan melibatkan instansi yang berkaitan langsung dengan persoalan ketenagakerjaan dan aspek hukum.
“Kami akan melakukan tindak lanjut, pertama khusus persoalan PHI. Kami akan mengundang kembali Dinas Tenaga Kerja dan Biro Hukum untuk membahas bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini,” kata Syamsuddin.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu menilai persoalan yang disampaikan masyarakat perlu dibahas secara bersama-sama agar dapat ditemukan langkah penyelesaian yang tepat.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat dan menjembatani komunikasi antara warga dengan pemerintah serta instansi terkait.
Kegiatan reses, kata dia, tidak semata-mata menjadi agenda untuk menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan, khususnya dari kalangan pekerja dan serikat buruh, akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing pihak.
Selain membahas persoalan PHI, dalam kesempatan tersebut Syamsuddin juga menyosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang telah selesai dibahas DPRD Kaltara.
Ia berharap keberadaan regulasi tersebut dapat memperkuat perlindungan dan memberikan kepastian bagi tenaga kerja di Kalimantan Utara.
“Yang kita inginkan, persoalan yang disampaikan masyarakat ini bisa kita tindak lanjuti dan bersama-sama mencari jalan keluarnya,” pungkas Syamsuddin.






