TANJUNG SELOR – Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah pada 2027 menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Utara. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program, terutama di tengah banyaknya aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan anggaran yang tersedia diarahkan pada program yang memiliki tingkat kebutuhan dan manfaat paling besar bagi masyarakat.
“Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan sehingga diperlukan pemilahan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Nasir.
Menurutnya, DPRD tetap menaruh perhatian terhadap berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, namun realisasinya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Nasir menilai kondisi anggaran yang terbatas menuntut pemerintah untuk menentukan skala prioritas secara lebih terukur. Program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat harus mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya memahami pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tidak semua persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani melalui anggaran pemerintah provinsi.
“Selain mempertimbangkan kemampuan fiskal, pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Menurut Nasir, kejelasan kewenangan diperlukan agar setiap aspirasi dapat diarahkan kepada instansi yang tepat. Dengan demikian, usulan masyarakat tidak berhenti dalam proses penyerapan aspirasi, tetapi memiliki peluang untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pemerintah.
DPRD Kaltara berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penetapan prioritas yang tepat dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
“Penentuan prioritas secara tepat menjadi langkah penting agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal tahun anggaran 2027,” pungkasnya.
Ke depan, DPRD Kaltara mendorong agar setiap kebijakan pembangunan disusun secara realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat Kalimantan Utara.






