NUNUKAN – Kebutuhan perbaikan infrastruktur masih menjadi perhatian masyarakat RT 04 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Warga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, ST., MT., MPSDA, saat melaksanakan reses di lingkungan RT 04 Desa Tanjung Karang, Minggu (15/11/2026).
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan tiga usulan utama, yakni bantuan pembangunan jalan, rehabilitasi jembatan, serta bantuan alat perikanan.
Ketiga kebutuhan tersebut berkaitan dengan aktivitas masyarakat, baik dalam menunjang mobilitas maupun mendukung kegiatan ekonomi warga yang bergerak di sektor perikanan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rismanto mengatakan, pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran aktivitas warga.
“Pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat beraktivitas, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi warga,” ujar Rismanto.
Politisi Partai NasDem tersebut berpandangan, kondisi infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Akses jalan dan jembatan yang baik juga dapat memperlancar mobilitas serta distribusi hasil usaha warga.
Selain infrastruktur, Rismanto turut menyoroti usulan bantuan alat perikanan. Menurutnya, masyarakat pesisir membutuhkan dukungan sarana produksi agar aktivitas usaha perikanan dapat berjalan lebih optimal.
“Bantuan alat perikanan juga menjadi aspirasi yang harus kita perhatikan. Potensi perikanan masyarakat perlu didukung dengan sarana yang sesuai kebutuhan di lapangan,” katanya.
Rismanto menyatakan, seluruh usulan warga RT 04 Desa Tanjung Karang akan menjadi bahan perjuangan melalui DPRD Kaltara. Ia juga berharap instansi teknis terkait dapat memperhatikan kebutuhan tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan program pembangunan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Harapan kami, apa yang disampaikan warga bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai kebutuhan masyarakat hanya menjadi catatan, tetapi harus diupayakan agar bisa masuk dalam program pembangunan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” tutupnya.






