NUNUKAN – Harapan masyarakat Sebatik untuk mendapatkan bantuan pemasangan sambungan listrik gratis kini memasuki tahap pengawalan di pemerintah pusat. Data usulan calon penerima yang dihimpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara disebut telah disampaikan untuk diproses lebih lanjut.
Anggota DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, mengatakan perkembangan tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat yang telah mengajukan bantuan. Namun, ia mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai hanya dengan masuknya data ke pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Dalam pertemuan tersebut, warga kembali mempertanyakan kepastian bantuan pemasangan kWh meter atau sambungan listrik gratis yang sebelumnya telah didata.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut, tahapan berikutnya membutuhkan koordinasi aktif antara pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kelengkapan data serta persyaratan teknis calon penerima.
Nasir menegaskan, penyampaian usulan belum menjadi jaminan seluruh permohonan akan disetujui. Masih ada proses verifikasi, penentuan penerima, dan penyesuaian dengan kebijakan serta kemampuan anggaran pemerintah pusat.
Ia berpandangan, pengawalan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat perbatasan tidak berhenti sebagai daftar usulan. Pemerintah juga perlu memberikan informasi perkembangan kepada warga sehingga mereka mengetahui tahapan yang sedang berjalan.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi,” tegasnya.
Bagi Nasir, bantuan pemasangan listrik gratis memiliki dampak langsung terhadap kehidupan keluarga berpenghasilan rendah. Biaya awal pemasangan sambungan listrik bisa menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan akses listrik secara mandiri.
Padahal, listrik tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan rumah, tetapi juga menunjang kegiatan belajar anak, aktivitas rumah tangga, dan usaha produktif masyarakat.
Karena itu, ia berharap program tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama untuk membantu masyarakat di wilayah perbatasan yang masih membutuhkan peningkatan akses pelayanan dasar.
Nasir menargetkan usulan tersebut terus dikawal agar berpeluang mendapatkan dukungan anggaran pada 2027. Ia menegaskan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses harus tetap diperjuangkan meskipun agenda pertemuan dengan warga telah berakhir.






