NUNUKAN – Persoalan akses informasi program beasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu perhatian masyarakat dalam reses Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Warga mengeluhkan terbatasnya jumlah bantuan beasiswa serta kurangnya informasi mengenai pembukaan pendaftaran. Akibatnya, tidak semua pelajar dan mahasiswa mengetahui peluang untuk mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi.
Aspirasi tersebut mendapat perhatian Nasir. Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan dalam penyediaan beasiswa. Namun, keterbukaan informasi tetap harus menjadi prioritas agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program tersebut.
“Kalau anggaran beasiswa kita terbatas, tentu harus kita pahami karena kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan. Tetapi informasi beasiswa harus tetap terbuka dan mudah diakses,” tegasnya.
Menurut Nasir, jangan sampai pelajar dan mahasiswa kehilangan kesempatan bukan karena tidak memenuhi persyaratan, melainkan lantaran tidak mengetahui jadwal pendaftaran atau mekanisme pengajuan bantuan.
Ia berpandangan, pemerintah perlu memperluas penyebaran informasi hingga ke wilayah perbatasan. Publikasi tidak cukup hanya melalui satu kanal, tetapi perlu menjangkau sekolah, perguruan tinggi, pemerintah kecamatan hingga desa.
Informasi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan administrasi, tahapan seleksi dan daftar penerima juga perlu disampaikan secara transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat mempersiapkan diri dan mengikuti proses sesuai ketentuan.
Nasir menekankan, program beasiswa merupakan salah satu instrumen untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu didukung informasi yang jelas dan mudah dijangkau.
Selain persoalan beasiswa, warga Sebatik juga menyampaikan aspirasi mengenai sarana pendidikan dan bantuan rumah ibadah. Seluruh masukan tersebut akan dihimpun Nasir sebagai bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme DPRD sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.






