TANJUNG SELOR – Banyaknya rancangan peraturan daerah tidak selalu menjamin seluruh kebutuhan masyarakat dapat terjawab. Justru, regulasi yang disusun secara terukur dan sesuai persoalan di lapangan dinilai lebih penting untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat.
Prinsip tersebut menjadi perhatian Ketua Bapemperda DPRD Kalimantan Utara, H. Supaad Hadianto, dalam mengevaluasi pelaksanaan Propemperda 2026 sekaligus menyiapkan agenda legislasi tahun berikutnya.
Pada 2026, terdapat 16 Ranperda yang masuk dalam Propemperda, terdiri dari delapan usulan pemerintah provinsi dan delapan inisiatif DPRD. Namun, Supaad memprediksi realisasi pembentukan Perda tahun ini paling tinggi hanya sekitar 50 persen.
Keterbatasan anggaran dan panjangnya proses fasilitasi di tingkat pusat menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi capaian tersebut.
Evaluasi itu menjadi dasar bagi Bapemperda untuk menata kembali perencanaan legislasi pada 2027. Supaad menyebut pihaknya berencana merasionalisasi jumlah Ranperda menjadi sekitar 10 hingga 12 rancangan.
Pengurangan jumlah tersebut bukan berarti mengurangi perhatian terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, langkah itu diarahkan agar pembentukan regulasi lebih fokus, realistis, dan dapat dituntaskan.
Sejumlah isu strategis tetap menjadi perhatian, seperti pengembangan kawasan perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, hingga penguatan budaya literasi.
Supaad menegaskan, setiap Perda harus memiliki alasan kebutuhan yang jelas, dapat diterapkan, serta selaras dengan arah pembangunan daerah dalam RPJMD.
Dengan perencanaan yang lebih terukur, regulasi diharapkan tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi menjadi landasan kebijakan yang benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat Kaltara.(*)





