TANJUNG SELOR – Perbedaan kondisi geografis di Kalimantan Utara menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Wilayah kepulauan dan perbatasan dinilai membutuhkan dukungan kebijakan khusus agar program pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mendorong pemerintah menyusun regulasi afirmatif, termasuk penerapan Standar Satuan Harga (SSH) khusus bagi wilayah kepulauan dan perbatasan.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kaltara tidak bisa sepenuhnya disamakan. Kondisi geografis masing-masing daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan standar pelaksanaan kegiatan pemerintah.
“Karakteristik wilayah Kaltara, khususnya daerah kepulauan dan perbatasan, tentu membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda,” kata Syamsuddin, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, SSH khusus diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk mengakomodasi kebutuhan wilayah dengan karakteristik geografis tersebut. Dengan adanya kebijakan yang sesuai, pelaksanaan program diharapkan tidak menghadapi kendala akibat ketidaksesuaian standar harga dengan kondisi lapangan.
Selain itu, Syamsuddin mengingatkan pentingnya sinkronisasi regulasi. Keselarasan aturan dibutuhkan agar setiap program pemerintah dan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas.
“Selain itu, sinkronisasi regulasi juga diperlukan agar pelaksanaan program dan pelayanan aspirasi masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas,” ungkapnya.
Ia berharap usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah sehingga kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan dapat diakomodasi melalui kebijakan yang tepat.
“Harapan kami, pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan tersebut. Sehingga, setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menyesuaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” pungkasnya.






