TANJUNG SELOR – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi perhatian DPRD Kalimantan Utara. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memperkuat langkah antisipasi agar peningkatan permintaan masyarakat tidak memicu lonjakan harga.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan pengendalian inflasi harus dilakukan melalui pemantauan dan mitigasi secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menunggu harga naik terlebih dahulu untuk mengambil tindakan.
“Koordinasi lintas sektor juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode Nataru,” kata Nasir.
Ia menilai, sejumlah komoditas kebutuhan pokok perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengalami perubahan harga seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat pada akhir tahun.
Karena itu, TPID perlu memastikan pemantauan harga berjalan secara rutin. Perkembangan di pasar harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi potensi kenaikan sekaligus menentukan langkah penanganan.
Nasir juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait. Upaya menjaga stabilitas harga, menurutnya, tidak cukup hanya melalui pemantauan pasar, tetapi juga harus didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pasokan serta kestabilan harga,” ungkapnya.
Ia berpandangan, langkah antisipasi sejak dini dapat membantu pemerintah mengendalikan potensi gejolak sebelum berdampak terhadap masyarakat. Terlebih, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menekan daya beli rumah tangga.
Nasir berharap TPID Kaltara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi periode Nataru melalui koordinasi lintas sektor dan pemantauan kondisi pasar secara konsisten.
“Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” pungkasnya.






