TANJUNG SELOR – Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara setelah hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterbitkan.
Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., mengatakan tahapan tersebut menjadi momentum untuk memastikan seluruh materi Ranperda telah sesuai dengan ketentuan hukum serta dapat dijalankan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, setiap rekomendasi Kemendagri perlu ditelaah secara teliti agar regulasi yang nantinya disepakati tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
“Seluruh hasil fasilitasi Kemendagri akan kami cermati secara saksama. Ini penting agar Ranperda yang disusun benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah,” kata Komarudin.
Menurutnya, sebuah peraturan daerah tidak cukup hanya memenuhi proses pembentukan secara formal. Materi yang diatur juga harus memiliki kejelasan, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, serta dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Karena itu, Pansus II akan membahas berbagai catatan hasil fasilitasi bersama anggota Pansus dan komisi terkait. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penyempurnaan Ranperda dilakukan secara menyeluruh sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Komarudin berharap koordinasi dan pembahasan tersebut dapat mempercepat penyelesaian Ranperda tanpa mengabaikan kualitas regulasi yang dihasilkan.
Ia menilai regulasi tentang koperasi dan usaha kecil memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi daerah. Koperasi membutuhkan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan, sedangkan pelaku usaha kecil memerlukan dukungan kebijakan agar mampu berkembang dan meningkatkan daya saing.
Dengan adanya Perda tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam menjalankan program pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha kecil di Kalimantan Utara.
“Harapan kita, regulasi ini nantinya benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya koperasi dan pelaku usaha kecil,” demikian Komarudin.





