TANA TIDUNG – Dukungan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tana Tidung dinilai perlu menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk sarana transportasi untuk menjangkau lahan. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya dipisahkan sungai membuat petani membutuhkan fasilitas penunjang agar aktivitas pertanian berjalan lebih mudah.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, S.Pi, mengungkapkan persoalan tersebut saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses pada 11–16 November 2026 di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung.
Menurut Herman, salah satu kebutuhan yang disampaikan masyarakat adalah bantuan perahu dan mesin ketinting. Fasilitas tersebut diperlukan karena sebagian petani harus menyeberangi sungai untuk mencapai lahan pertanian maupun perkebunan.
“Petani di Tana Tidung masih banyak yang melakukan aktivitas pertanian di seberang sungai. Karena itu, bantuan perahu dan ketinting sangat dibutuhkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Begitu juga bantuan perikanan bagi warga yang berprofesi sebagai nelayan,” katanya.
Ia menjelaskan, keterjangkauan lahan menjadi bagian penting dalam mendukung produktivitas petani. Tanpa sarana transportasi yang memadai, masyarakat dapat menghadapi kesulitan dalam menjangkau lahan maupun membawa hasil produksi.
Karena itu, selain bantuan perahu dan mesin ketinting, peningkatan jalan menuju kawasan pertanian juga menjadi usulan yang perlu mendapat perhatian.
Infrastruktur jalan produksi dinilai memiliki peran penting dalam memperlancar pengangkutan hasil pertanian. Dengan akses yang lebih baik, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Herman juga menerima aspirasi terkait pembangunan dan peningkatan drainase di kawasan permukiman. Seluruh kebutuhan tersebut akan dihimpun sebagai bahan perjuangan dalam pembahasan bersama OPD terkait.
Ia berharap program pembangunan daerah dapat memperhatikan kebutuhan petani dan nelayan secara menyeluruh, mulai dari sarana produksi, transportasi hingga infrastruktur pendukung.
“Aspirasi masyarakat ini akan kita bawa dan kawal melalui mekanisme pembahasan di DPRD. Harapannya, kebutuhan yang disampaikan bisa menjadi perhatian pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran,” tutupnya.





