TANJUNG SELOR – Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kalimantan Utara diminta tidak menyasar masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan aturan perpajakan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan pemerintah memang perlu terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebijakan yang diterapkan harus memiliki batasan jelas agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat kecil.
Menurutnya, karakteristik wilayah pesisir Kaltara membuat banyak masyarakat menggunakan perahu bermotor sebagai sarana utama untuk mencari nafkah. Di Nunukan dan Tarakan, misalnya, perahu digunakan nelayan untuk menangkap ikan serta pembudidaya rumput laut untuk mengangkut bibit maupun hasil panen.
“Kita harus melihat kondisi masyarakat di lapangan. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil menggunakan perahu untuk mencari nafkah, bukan untuk kegiatan usaha komersial berskala besar,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mencontohkan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air yang harus memperhatikan ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam aturan tersebut terdapat pengecualian terhadap kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
Karena itu, Nasir meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara memastikan sosialisasi berjalan hingga ke masyarakat pesisir. Pemahaman petugas di lapangan juga harus diperkuat agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan ketentuan.
Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis kendaraan yang menjadi objek pajak maupun yang dikecualikan.
“Jangan sampai hanya karena menggunakan perahu bermotor untuk mencari nafkah, masyarakat merasa harus membayar pajak yang sebenarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan,” tegasnya.
Nasir menambahkan, optimalisasi PAD seharusnya lebih diarahkan pada potensi penerimaan dari kegiatan ekonomi yang memang memenuhi ketentuan perpajakan.
Ia berharap pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan peningkatan pendapatan daerah dengan perlindungan ekonomi masyarakat kecil.
“PAD memang harus kita tingkatkan, tetapi jangan sampai masyarakat kecil menjadi pihak yang terbebani. Keadilan dalam penerapan kebijakan harus tetap menjadi perhatian,” pungkasnya.
(*)






