TANJUNG SELOR – Pengawasan pembangunan tidak cukup dilakukan melalui laporan di atas meja. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan setiap proyek pemerintah benar-benar dikerjakan sesuai standar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala yang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Nunukan, Sebatik hingga Kota Tarakan pada 4–7 November 2026.
Menurutnya, keterlibatan langsung pimpinan daerah dalam memantau pelaksanaan proyek merupakan langkah positif untuk memastikan pembangunan tidak hanya berjalan sesuai target administrasi, tetapi juga memiliki kualitas yang baik.
Ia menilai, masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari hasil pembangunan. Karena itu, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah harus memberikan hasil sesuai kebutuhan dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Salah satu hasil pembangunan yang menjadi perhatian adalah gedung utama SMAN 3 Nunukan senilai Rp11,4 miliar dari APBD Pemprov Kaltara. Gedung tersebut kini dimanfaatkan 348 siswa dan 24 guru yang sebelumnya harus menumpang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Bagi Rismanto, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut menjadi contoh bagaimana anggaran pemerintah dapat memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang kenyamanan dan kualitas layanan pendidikan.
“Pembangunan yang baik itu ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Anak-anak bisa belajar lebih nyaman, masyarakat lebih mudah beraktivitas, dan fasilitas umum bisa digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Ia juga mengingatkan agar pengawasan terhadap proyek pemerintah dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga pemeriksaan hasil pekerjaan.
Dalam hal ini, koordinasi Dinas PUPR-Perkim, Biro Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran memang diperlukan, tetapi tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan.
“Serapan anggaran penting, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Kita ingin proyek yang dibangun memiliki kualitas baik, tidak cepat rusak, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam waktu lama,” tegasnya.
Rismanto berharap pengawasan pembangunan semakin diperkuat, terutama pada proyek-proyek yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perkotaan, pedalaman hingga perbatasan.
Ia menilai pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas. Dengan begitu, masyarakat Kaltara dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih adil.





