TANJUNG SELOR – Pemerataan akses bahan bacaan dan layanan perpustakaan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pengembangan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah daerah didorong memastikan masyarakat di wilayah perkotaan maupun pelosok memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses bacaan berkualitas.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., menegaskan kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi harus diterjemahkan ke dalam program nyata yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan literasi tidak bisa hanya dilihat dari jumlah buku yang tersedia atau fasilitas perpustakaan yang dibangun. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan layanan tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
“Program literasi mesti didukung perencanaan anggaran yang jelas. Pembiayaannya juga harus disertai ukuran kinerja, sehingga pemerintah bisa melihat sejauh mana program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Syamsuddin menjelaskan, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian bahan bacaan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, jangkauan layanan perpustakaan, aktivitas membaca di sekolah maupun lingkungan masyarakat juga harus menjadi indikator evaluasi.
Hal ini dinilai penting agar pengembangan literasi tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Ia juga menilai peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pendidik perlu menjadi bagian dari kebijakan. Sebab, keberadaan fasilitas dan buku harus diimbangi dengan kemampuan pengelola dalam membangun kebiasaan membaca.
“Ukuran keberhasilan harus terlihat dari kondisi di lapangan. Apakah buku tersedia sesuai kebutuhan, apakah layanan menjangkau masyarakat, apakah kegiatan membaca berjalan, dan apakah kemampuan literasi anak mengalami peningkatan. Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi,” katanya.
Dalam implementasinya, Syamsuddin menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang menangani pendidikan, perpustakaan, kebudayaan serta komunikasi dan informatika.
Pembagian kewenangan dan tanggung jawab harus disusun secara jelas agar program pengembangan literasi berjalan terpadu, termasuk dalam penguatan literasi digital.
“Setiap perangkat daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Pembagian peran dan koordinasi harus jelas agar program saling mendukung. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kerja bersama, bukan justru menambah sekat birokrasi,” ungkapnya.
DPRD Kaltara melalui Pansus IV juga mendorong agar kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan, dukungan anggaran dan evaluasi berkala berbasis data.
Syamsuddin memastikan fungsi pengawasan DPRD tetap berjalan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi benar-benar dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi bagaimana program itu hadir di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas, dan keluarga,” tutupnya.






