TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mematangkan tahapan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka jalan bagi penyelesaian regulasi tersebut.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menyebut hasil fasilitasi Kemendagri telah diterima. Pansus kini bersiap menindaklanjuti berbagai masukan untuk menyempurnakan materi Ranperda sebelum diajukan dalam rapat paripurna.
Nasir mengatakan, proses fasilitasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan regulasi yang disusun DPRD bersama pemerintah daerah selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Selanjutnya, kami akan mencermati dan menindaklanjuti catatan yang diberikan agar Ranperda ini benar-benar sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Setelah pembahasan internal Pansus II, hasil penyempurnaan akan dibawa ke rapat gabungan komisi DPRD Kaltara. Tahapan tersebut diperlukan untuk mendapatkan masukan sekaligus menyamakan persepsi seluruh anggota dewan.
Nasir berharap proses pembahasan dapat berjalan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Pihaknya menargetkan Ranperda tersebut masuk dalam rapat paripurna pada 29 November 2026, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, penyelesaian Ranperda ini menjadi salah satu upaya DPRD menghadirkan kepastian regulasi bagi pengembangan koperasi dan usaha kecil di Kaltara.
Ia menilai koperasi dan pelaku usaha kecil membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu memberikan kemudahan, perlindungan, serta ruang lebih luas untuk berkembang.
“Harapan kami, regulasi ini nantinya bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat koperasi dan usaha kecil. Bukan hanya dari sisi aturan, tetapi juga bagaimana pemberdayaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.






