NUNUKAN – Ancaman peredaran narkotika di wilayah perbatasan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Polda Kaltara).
Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mempersempit ruang gerak jaringan peredaran barang terlarang yang memanfaatkan jalur-jalur tidak resmi di kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam acara ramah tamah kunjungan kerja Kapolda Kaltara, Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., bersama jajaran di Cafe Sayn, Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyambut langsung kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian Kapolda Kaltara yang meluangkan waktu untuk melihat secara langsung kondisi serta berbagai tantangan keamanan di Kabupaten Nunukan.
Dalam sambutannya, Irwan Sabri memaparkan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Nunukan yang memiliki lebih dari 200 ribu penduduk, tersebar di 21 kecamatan dan empat pulau utama.
Termasuk wilayah dataran tinggi Krayan yang dihuni sekitar 20 ribu jiwa.
Menurutnya, keberagaman suku, agama, dan budaya yang dimiliki Kabupaten Nunukan selama ini dapat terjaga dengan baik berkat sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.
Namun, di balik keberagaman tersebut, Kabupaten Nunukan juga menghadapi tantangan besar sebagai daerah perbatasan dengan luas wilayah sekitar 12.400 kilometer persegi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah potensi masuknya narkotika dari negara tetangga melalui ratusan jalur tidak resmi atau yang dikenal dengan sebutan jalur tikus.
Bupati menegaskan, penanganan persoalan tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Peredaran narkotika merupakan ancaman serius bagi masyarakat Nunukan. Dengan kondisi geografis wilayah perbatasan dan banyaknya jalur tidak resmi, diperlukan koordinasi serta sinergi yang kuat dari seluruh pihak agar peredaran barang terlarang ini dapat terus ditekan,” ujar Irwan Sabri.
Ia berharap kunjungan kerja Kapolda Kaltara semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan jajaran kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik menegaskan komitmennya untuk menjadikan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama, terutama di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
Dalam arahannya, Kapolda menggambarkan ancaman narkotika sebagai bahaya yang tidak kalah mengkhawatirkan dibandingkan serangan rudal. Sebab, dampaknya tidak terlihat secara langsung, tetapi mampu merusak masa depan generasi bangsa secara luas.
“Narkoba ini jauh lebih berbahaya daripada serangan rudal. Serangannya tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat besar karena dapat merusak generasi bangsa dan masa depan anak-anak kita,” tegas Kapolda.
Ia juga menyinggung pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti puluhan kilogram sabu yang baru-baru ini dilakukan sebagai bukti bahwa ancaman peredaran narkoba di wilayah Kaltara, khususnya kawasan perbatasan, harus ditangani secara serius.
Untuk mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika, Kapolda menekankan dua langkah penting.
Pertama, melakukan pembenahan internal di tubuh kepolisian. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada anggota Polri yang terlibat pelanggaran berat, termasuk penyalahgunaan maupun keterlibatan dalam peredaran narkotika.
“Kami tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang terlibat narkoba. Penegakan hukum harus dimulai dari internal institusi sendiri agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tetap terjaga,” tegasnya.
Kedua, memperkuat sinergi lintas elemen masyarakat. Menurutnya, kepolisian dan TNI tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman narkotika tanpa dukungan pemerintah daerah, tokoh agama, keluarga, hingga perangkat masyarakat di tingkat RT dan RW.
Kapolda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun kepedulian dan tidak bersikap permisif terhadap segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.
“Perang terhadap narkoba bukan hanya tugas polisi dan TNI. Pemerintah daerah, tokoh agama, keluarga, hingga masyarakat di tingkat RT dan RW harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai kita membiarkan lingkungan kita menjadi tempat berkembangnya peredaran narkoba,” pesannya.
Selain menyoroti pemberantasan narkotika, Kapolda juga memberikan apresiasi terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang dinilai mampu menjaga kerukunan antarsuku dan umat beragama di tengah keberagaman.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut merespons aspirasi masyarakat mengenai perlunya fasilitas panti rehabilitasi narkotika di Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, keberadaan fasilitas rehabilitasi menjadi salah satu kebutuhan penting agar para pengguna narkoba dapat memperoleh penanganan dan pemulihan yang tepat sehingga tidak kembali terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
Kegiatan ramah tamah tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Andi Mariati, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh lintas agama dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh paguyuban daerah, serta insan pers.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat, Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya mampu menjaga kondusivitas wilayah, tetapi juga mempersempit ruang gerak jaringan narkotika demi mewujudkan kawasan perbatasan yang aman dan bebas dari ancaman narkoba. (*PROKOMPIM)






