NUNUKAN – Keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menghentikan upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi warga meski kemampuan keuangan daerah sedang menghadapi tantangan.
Penegasan itu disampaikan Nasir saat menggelar reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan bersama masyarakat, berbagai aspirasi pembangunan disampaikan warga. Namun Nasir mengingatkan bahwa setiap usulan membutuhkan proses dan tidak seluruhnya dapat langsung direalisasikan.
Menurutnya, kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat agar tidak muncul harapan yang berlebihan.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Nasir.
Ia menjelaskan, selain kemampuan anggaran, setiap usulan juga harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan bersama pemerintah daerah. Sementara usulan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan akan dikomunikasikan dengan pihak terkait.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Nasir mengatakan seluruh aspirasi yang diterima dalam kegiatan reses akan dicatat dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kewenangan pemerintah.
Baginya, memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan berarti menjanjikan semua usulan akan langsung terwujud. Namun, setiap kebutuhan warga harus mendapatkan perhatian dan dikawal melalui mekanisme yang ada.
Di tengah keterbatasan fiskal, ia berharap pemerintah dapat menentukan skala prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Nasir menegaskan, kondisi keuangan yang terbatas tidak boleh mengurangi kepedulian terhadap persoalan rakyat.
“Anggaran kita boleh terbatas, tetapi kepedulian terhadap rakyat tidak boleh terbatas. Kemampuan keuangan boleh berkurang, tetapi semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh ikut berkurang,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Nasir berharap hubungan dan komunikasi dengan masyarakat terus terjaga. Aspirasi yang disampaikan warga, kata dia, akan menjadi bagian dari perjuangan untuk mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan. (*)
