TARAKAN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tarakan menjadi ruang dialog terbuka antara pekerja dan pemangku kebijakan. DPC SP Kahutindo Kota Tarakan menggelar dialog interaktif dalam rangka May Day Kahutindo Expo 2026 di Lapangan Bandara Juwata, Kamis (30/4/2026) malam.
Mengusung tema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sekaligus penguatan pengawasan ketenagakerjaan, kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur penting, mulai dari serikat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, aparat kepolisian, hingga jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menjadi salah satu narasumber yang menyoroti pentingnya tindak lanjut konkret dari setiap aspirasi yang muncul dalam forum May Day tersebut.
Ia mengapresiasi terselenggaranya dialog yang dinilainya sebagai ruang penting untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pemerintah.
“Ini forum yang sangat penting. Aspirasi yang disampaikan harus ditindaklanjuti, tidak berhenti di ruangan ini saja,” ujarnya.
Syamsuddin menegaskan Komisi IV DPRD Kaltara akan segera mengundang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara dalam agenda lanjutan guna membahas secara lebih komprehensif persoalan PKWT.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa DPRD Kaltara tengah mendorong penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, yang diharapkan mampu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan di lapangan.
“PKWT dan pengawasan ketenagakerjaan akan menjadi fokus pembahasan kami ke depan, termasuk penguatan Satgas Pengawasan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kalimantan Utara saat ini mencapai sekitar 314 ribu orang dari total penduduk kurang lebih 700 ribu jiwa. Namun, ia menyoroti bahwa data spesifik terkait pekerja berstatus PKWT masih perlu dipetakan lebih rinci.
“Data ini penting sebagai dasar kebijakan. Karena itu akan kita bahas lebih lanjut bersama Dinas Tenaga Kerja, serikat pekerja, dan pihak terkait,” katanya.
Suasana dialog berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta, terutama terkait kepastian kerja, perlindungan hukum, dan pengawasan hubungan industrial.
Melalui momentum May Day 2026 ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan pekerja melalui langkah-langkah nyata, mulai dari regulasi, pendataan, hingga pengawasan yang lebih efektif di lapangan.(*)
