KALTARA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tarakan dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komitmen perlindungan tenaga kerja. DPC SP Kahutindo Kota Tarakan menggelar dialog interaktif dalam rangkaian May Day Kahutindo Expo 2026 yang berlangsung di Lapangan Bandara Juwata, Kamis (30/4/2026) malam.
Mengangkat tema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kegiatan ini menjadi ruang diskusi terbuka antara pekerja, pemerintah, dan pemangku kebijakan. Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, serta unsur BPJS Ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, dan kepolisian.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie menegaskan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum strategis seperti May Day.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk mendengar langsung suara pekerja. Ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari kerja nyata kami,” ujarnya.
Ia menilai, isu PKWT merupakan salah satu persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memberikan kepastian kerja dan perlindungan hukum bagi buruh. DPRD Kaltara, kata dia, telah menunjukkan komitmennya melalui penyusunan peraturan daerah di bidang ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, Achmad Djufrie mengungkapkan langkah konkret yang akan segera dilakukan, yakni memanggil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap tenaga kerja, khususnya yang berstatus PKWT.
“Langkah ini penting agar setiap kebijakan yang kita ambil berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya peran aktif perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat. Selain memenuhi kewajiban terhadap daerah, perusahaan didorong untuk lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja melalui kepastian status kerja dan optimalisasi program CSR.
“Kami ingin ada keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Itu yang terus kami dorong,” katanya.
Suasana dialog berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota FSP Kahutindo Kaltara dan Tarakan. Diskusi tersebut mencerminkan tingginya harapan pekerja terhadap kebijakan yang lebih berpihak.
Melalui forum ini, Ketua DPRD Kaltara juga mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara bertahap namun berkelanjutan.
“Dengan komunikasi yang baik dan kerja sama semua pihak, kita optimistis dapat menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan memberikan kepastian bagi para pekerja,” pungkasnya.
Peringatan May Day 2026 di Tarakan pun tidak hanya menjadi ajang refleksi, tetapi juga momentum konsolidasi untuk mendorong kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada kesejahteraan buruh. (*)
