TARAKAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, meminta masyarakat memahami kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami keterbatasan.
Kondisi tersebut, menurut Syamsuddin, menjadi salah satu faktor belum dapat direalisasikannya sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun DPRD.
Hal itu disampaikan politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Syamsuddin menjelaskan bahwa penurunan kemampuan fiskal tidak hanya terjadi di tingkat Pemerintah Provinsi Kaltara, tetapi juga dirasakan oleh lima pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menyebut, APBD Kaltara yang sebelumnya berada pada kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,9 triliun kini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Memang dalam kondisi dua tahun ini, sejak 2025 ke 2026, anggaran untuk Kalimantan Utara ini lagi tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya di provinsi, tapi di lima kabupaten kota,” ujarnya.
Menurut Syamsuddin, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam menjalankan program. Belanja rutin dan program yang menjadi kewenangan pemerintah harus lebih dahulu mendapat perhatian.
Situasi tersebut berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan, termasuk program fisik yang selama ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Syamsuddin meminta masyarakat tidak menganggap aspirasi yang belum terealisasi sebagai bentuk pengabaian.
“Kalau ada yang sempat WhatsApp ke saya, kenapa usulannya tidak jalan? Memang tidak bisa jalan karena kemampuan anggaran kita sangat terbatas,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap menjadi perhatian DPRD. Namun, perjuangan untuk merealisasikannya harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Menurut Syamsuddin, kondisi keuangan daerah saat ini menjadi tantangan bersama. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah dan DPRD harus lebih cermat dalam menentukan program yang benar-benar menjadi prioritas.
Melalui kegiatan reses tersebut, ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang dihadapi daerah, sekaligus terus menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing.
“Kalau ada kegiatan yang sesuai dengan program dan kewenangan provinsi, tentu itu yang akan kita perjuangkan,” pungkasnya. (*)
